Lewat Diskon Pajak, Pemerintah Ajak Swasta Genjot SDM Indonesia

Masih Bingung, Siapa Saja yang Harus Bayar Pajak? — Yuk, bayar pajak untuk pembangunan Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengakui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Ia menjelaskan PMK yang memberikan insentif besar-besaran bagi wajib pajak badan yang terlibat dalam kegiatan vokasi itu dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Insentif pajak ini diberikan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja,” kata Hestu dikutip dari laman Setkab, Senin (16/9/2019).

Hestu menjelaskan, melalui (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 itu wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut.

“Untuk menerima fasilitas ini, wajib pajak harus telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dalam keadaan rugi,” terang Hestu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mulai 1 Oktober 2019, PT Google Indonesia akan menerapkan PPN sebesar 10 persen untuk pemasangan iklan di Google Ads. Hal ini dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan pajak setempat.

2 dari 2 halaman

Sekolah Vokasi

Jokowi Resmikan Pendidikan Vokasi di Cikarang — Presiden Jokowi didampingi Menperin Airlangga Hartanto dan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam peluncuran vokasi tahap III yang link and match antar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat dengan industri, Jumat (28/7). (Liputan6.com/Angga Yunani)

Ia menyebutkan, sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Adapun jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi.

“Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau madrasah aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja,” terang Hestu.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak itu, ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Untuk mendapatkan fasilitas ini, lanjut Hestu, wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem online single submission.