Menteri Susi: Harga Ayam dan Daging Mahal, Ayo Makan Ikan!

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengklaim bahwa proses perizinan di lingkungan kementeriannya sudah cukup baik dan mudah. Bahkan, kata dia sudah tidak ada lagi para pengusaha yang mengeluhkan masalah perizinan.

"(Pengusaha masih mengeluhkan?) Tidak ada, semua sudah online," kata dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (11/9).

Menteri Susi mengatakan, dengan perizinan secara online yang dilakukan di lingkungan kementeriannya, maka semakin memudahkan para pengusaha untuk proses izin. Tak sampai di situ, pelonggaran yang diberikan para pengusaha pun sejauh ini juga sudah cukup optimal.

"Sekarang sudah online, udah mudah. Asing sudah tidak boleh masuk, kelonggaran yang luar biasa itu. Kalau ada, berarti ada yang tidak benar di dokumen mereka," jelas Menteri Susi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha mengeluhkan sulitnya mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koperasi Mina Sumitra, Darto.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut kementeriannya berhasil melakukan penghematan anggaran karena tata kelola yang efisien. Ini diungkap Menteri Susi untuk mematahkan anggapan bahwa anggaran KKP besar tetap punya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kecil.

Anggaran Kementerian KKP memang terus turun dari tahun 2015 yang tercatat sekitar Rp 10 triliun. Untuk tahun 2020, KKP mengajukan Rp 6,4 triliun saja.

"Anggaran KKP itu adalah satu-satunya kementerian yang anggaran turun. Dari 9 triliun ke Rp 6 triliun. Bukan diturunin, tapi kita melakukan efisiensi dan self-blocking," ujar Menteri Susi pada Senin (9/9/2019) di Kementerian KKP, Jakarta.

Menteri Susi menyebut pendapatan pajak sektor perikanan pada 2014 hanya Rp 851 miliar, sementara tahun 2018 sudah Rp 1,6 triliun. Sebelum pemerintahan Joko Widodo, PNBP KKP ini cuman Rp 300 miliar. Mulai tahun kemarin sudah mencapai hampir Rp 1 triliun.

Susi juga kembali mengungkit bahwa dalam empat tahun kementeriannya mengembalikan anggaran ke negara hingga Rp 9,4 triliun.

"Jadi PNBP naik, pajak naik, tapi anggarannya turun bahkan melakukan self-blocking," ujar Susi.