Menteri Susi: Harga Ayam dan Daging Mahal, Ayo Makan Ikan!

Oleh Liputan6.com pada 12 Sep 2019, 12:00 WIB
Diperbarui 17 Sep 2019, 11:51 WIB
Menteri Susi dan Sejumlah Pemerhati Laut Resmikan Pandu Laut Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pentingnya konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia. Sebab ikan merupakan salah satu sumber protein yang berguna bagi kecerdasan.

"Indonesia ini harus banyak makan ikan. Kalau tidak IQ-nya nanti rendah," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Karena itu, upaya untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia harus terus dilakukan.

"Jadi kita harus mempromosikan anak-anak kita, saudara-saudara kita, semua anak-anak bangsa ini makan ikan," ujar dia.

Apalagi, lanjut Susi, saat sumber protein hewani lain seperti ayam dan daging sapi dijual dengan harga yang mahal. Di tengah masalah ini, ikan adalah pilihan tepat karena murah dan mudah.

"Ayam mahal, kita tidak tidak independen karena F1 belum kita kuasai. Masih tetap tergantungan. Budidaya juga tetap membutuhkan ikan untuk fish meal-nya dari laut," jelas Susi.

"Sapi apalagi mahal, juga impor. Jadi ikan itu akan jadi bagian yang penting untuk negara ini," imbuhnya.

2 dari 4 halaman

Menteri Susi Klaim Proses Perizinan di KKP Sudah Baik

Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti saat berbicara pada talkshow Mari Jaga Laut Masa Depan Bangsa di Hall B JCC, Jakarta, Sabtu (6/4). Menteri Susi menghimbau masyarakat, khususnya komunitas pecinta laut untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupan di laut. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengklaim bahwa proses perizinan di lingkungan kementeriannya sudah cukup baik dan mudah. Bahkan, kata dia sudah tidak ada lagi para pengusaha yang mengeluhkan masalah perizinan.

"(Pengusaha masih mengeluhkan?) Tidak ada, semua sudah online," kata dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (11/9).

Menteri Susi mengatakan, dengan perizinan secara online yang dilakukan di lingkungan kementeriannya, maka semakin memudahkan para pengusaha untuk proses izin. Tak sampai di situ, pelonggaran yang diberikan para pengusaha pun sejauh ini juga sudah cukup optimal.

"Sekarang sudah online, udah mudah. Asing sudah tidak boleh masuk, kelonggaran yang luar biasa itu. Kalau ada, berarti ada yang tidak benar di dokumen mereka," jelas Menteri Susi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha mengeluhkan sulitnya mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koperasi Mina Sumitra, Darto.

3 dari 4 halaman

Menteri Susi: KKP Satu-satunya Kementerian yang Turunkan Anggaran

Tumpahan Minyak di Karawang, Pertamina Siap Ganti Rugi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi keterangan pers tumpahan minyak di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (1/8/2019). Tumpahan minyak diduga munculnya gelembung gas di anjungan YY sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut kementeriannya berhasil melakukan penghematan anggaran karena tata kelola yang efisien. Ini diungkap Menteri Susi untuk mematahkan anggapan bahwa anggaran KKP besar tetap punya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kecil.

Anggaran Kementerian KKP memang terus turun dari tahun 2015 yang tercatat sekitar Rp 10 triliun. Untuk tahun 2020, KKP mengajukan Rp 6,4 triliun saja.

"Anggaran KKP itu adalah satu-satunya kementerian yang anggaran turun. Dari 9 triliun ke Rp 6 triliun. Bukan diturunin, tapi kita melakukan efisiensi dan self-blocking," ujar Menteri Susi pada Senin (9/9/2019) di Kementerian KKP, Jakarta.

Menteri Susi menyebut pendapatan pajak sektor perikanan pada 2014 hanya Rp 851 miliar, sementara tahun 2018 sudah Rp 1,6 triliun. Sebelum pemerintahan Joko Widodo, PNBP KKP ini cuman Rp 300 miliar. Mulai tahun kemarin sudah mencapai hampir Rp 1 triliun.

Susi juga kembali mengungkit bahwa dalam empat tahun kementeriannya mengembalikan anggaran ke negara hingga Rp 9,4 triliun.

"Jadi PNBP naik, pajak naik, tapi anggarannya turun bahkan melakukan self-blocking," ujar Susi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Video Pilihan Hari Ini

TWICE dan Isyana Masuk Daftar Forbes Sosok Berpengaruh