Ini Rincian Skema Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta lantaran Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat penduduk. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memaparkan detil dan rincian skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru.

Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata menyatakan ada 3 skema yang diterapkan, yaitu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema KPBU dan partisipasi swasta.

"Sumber terbanyak untuk pembiayaan ibu kota baru ialah dari KPBU," ujarnya dalam acara 55th ISOCARP World Planning Congress 2019 - Relocating the National Capital di Jakarta, Selasa (10/09/2019).

Untuk rinciannya, sebanyak 19,2 persen dana berasal dari APBN atau sekitar Rp 89,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana negara, gedung TNI dan Polri, perumahan ASN, TNI dan Polri, pembebasan lahan, lahan hijau terbuka dan markas TNI.

Kemudian, 54,4 persen dana akan berasal dari skema KPBU, atau sekitar Rp 253,4 triliun. Dana ini bakal dialokasikan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif (seperti gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lainnya), infrastruktur yang tidak tertutup dana APBN, sarana kesehatan dan pendidikan, museum serta fasilitas pendukung.

Kemudian sisanya, 26,4 persen berasal dari swasta, kira-kira Rp 123,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun perumahan umum, sains-techno park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Namun demikian. skema pembiayaan tersebut belum fix dan masih bisa diperdalam lagi kajiannya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bappenas menyebut pemindahan kantor pemerintahan ke ibu kota baru perlu melewati tiga tahapan.

2 dari 3 halaman

Pertamina Usung Konsep City Gas di Ibu Kota Baru

PT Pertamina (Persero) akan menerapkan konsep kota gas (city gas) untuk pemenuhan energi di ibu kota baru pengganti Jakarta. Dengan konsep ini bisa mengoptimalkan penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina akan mengoptimalkan penggunaan gas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kedua kabupaten tersebut ditetapkan sebagai ibu kota baru yang akan menggantikan Jakarta.

Gas dipilih jadi prioritas bahan bakar karena letak ibu kota baru berdekatan dengan sumur yang menjadi sumber pasokan gas. "Potensi sumber daya alam yang ada itu bisa dioptimalkan," kata Nicke, di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Untuk mengembangkan infrastruktur energi di ibu kota baru, Pertamina akan menerapkan konsep city gas dengan membangun jaringan pipa di wilayah tersebut.

"Nanti itu akan seperti Kota Bontang, ini sudah menjadi city gas," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury mengungkapkan, Pertamina memiliki lahan banyak di Kalimantan Timur, sehingga siap mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

"Pertamina siap dukung karena lahan kita banyak sekali‎," imbuhnya.‎

Menurutnya, Kalimantan ‎Timur merupakan basis produksi Pertamina, baik dari sisi produksi migas dengan dioperatorinya beberapa blok migas maupun dari sisi produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan adanya Kilang Balikpapan.

"Memang selama ini Balikpapan Kalimantan Timur salah satu basis produksi kita, dari sisi kilang kita punya lahan di Kalimantan Timur, basis produksi upstream dan midstream,"‎ tuturnya.

Dengan adanya pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, dia yakin akan meningkatkan geliat ekonomi di wilayah tersebut, sehingga membutuhkan infrastruktur penyediaan energi.

Namun ‎Pahala belum bisa memaparkan rencana pembangunan infrastruktur energi di ibu kota baru, sebab Pertamina masih melakukan pemetaan bentuk ibu kota baru.

"Belum kalau dari kita, saat ini kita masih ingin memahami dulu sebetulnya bentuknya seperti apa," tandasnya.

3 dari 3 halaman

PGN Bakal Bangun Jaringan Gas di Ibu Kota Baru

PGN Bangun Jaringan Pipa Gas Bumi Muara Karang – Muara Bekasi — embangunan pipa gas bumi Muara Karang- Muara Bekasi ibertujuan meningkatkan pemanfaatan atau penggunaan gas bumi nasional,

Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan dukungan terhadap pembangunan ibu kota baru. Bahkan, menyatakan kesiapannya membangun jaringan gas di ibu kota baru.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, wilayah Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Timur dikenal kaya akan SDA gas alam. Sejauh ini, PGN pun sudah beroperasi di Kaltim.

"Sehingga nantinya apabila kota baru ini akan didesain dengan menggunakan sumber energi gas, kita siap menyuplai dan pipanisasinya, infrastrukturnya. Karena memang kami sudah punya operasinya di daerah Kalimantan Timur," kata dia, di Jakarta, Jumat (30/8).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, pihaknya sudah diajak bicara oleh Bappenas. Saat ini desain sistem pipanisasi di ibu kota baru sedang dirancang.

"Untuk pengembangan master plan ibu kota baru, kita sudah diajak bicara oleh Bappenas untuk ikut merancang kira-kira nanti sistem pipanisasi distribusi gas di ibu kota baru seperti apa. Hari ini kita masih dalam konseptual desain nanti kalau sudah, mungkin baru tahun depan kita bisa mendetailkan," ungkapnya.