Sukses

Menko Luhut Beri 'Salam Perpisahan' ke Anggota DPR

Menurut Menko Luhut, anggota DPR banyak memberikan masukan-masukan terbaik dalam mengambil keputusan saat rapat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan salam perpisahan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui, masa kerja kedua belah pihak akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang.

Kepada anggota banggar, Menko Luhut menyampaikan banyak terima kasih atas kerja sama yang dilakukan DPR kepada pihaknya selama 5 tahun masa jabatan pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, anggota parlemen banyak memberikan masukan-masukan terbaik dalam mengambil keputusan saat rapat.

"Saya kira di antara Bapak Ibu masih ada yang akan terus berlanjut (sebagai anggota DPR RI) di 2019-2024 dan ada juga yang tidak. Begitu juga dengan di posisi kami. karena ini kan pertemuan terakhir, sekaligus dalam kesempatan baik ini saya mengucapkan terima kasih telah menjadi mitra kerja kami selama ini. Dan dari lubuk hati paling dalam saya minta maaf kalau dari kami diarasa ada yang kurang (berkenan) kepada bapak ibu sekalian," ungkapnya di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).

Menko Luhut juga meminta meski nanti ada beberapa perwakilan yang tidak lagi mengisi kursi parlemen tetap menjaga silaturahmi. Sehingga relasi baik terus tercipta satu sama lainnya.

"Tapi silahturahmi diharapkan tetap dipelihara. Jadi jangan berhenti hanya karena pertemuan di ruangan ini saja," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Menko Luhut mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Dengan demikian total keseluruhan anggaran menjadi Rp 350,79 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 261,54 miliar diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu.

Tak berpikir panjang, Badan Anggaran DPR RI pun menyetujui kenaikan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Persetujuan ini mempertimbangkan atas kinerja Kemenko Maritim dinilai cukup berat ke depannya.

"Apa kita setuju dengan anggaran yang dipaparkan? Semua setuju ya. Dengan ini, anggaran sudah kita setujui, terima kasih dengan ucapkan Alhamdullilah, rapat kerja saya nyatakan ditutup," kata Pimpinan Banggar, Kahar Muzakir di Ruang Sidang Bamggar DPR RI, Jakarta.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Menko Luhut Minta Tambahan Anggaran Rp 79 Miliar untuk 2020

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Dengan tambahan pagu itu total anggaran menjadi Rp 350,79 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 261,54 miliar yang diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu.

"Saya usulkan tambahan Rp 79,25 miliar. Ini berangkat dari pengalaman tahun lalu banyak pengeluaran," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Ruang Sidang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2019).   

Luhut mengatakan akselerasi anggaran diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, singkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan sektor kemaritiman. Salah satunya yakni untuk pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024

"Saya laporkan mengenai program Menko kematitiman. Tambahan ini juga diperuntukan karena masalah kelautan 5 tahun ke depan ini di luar program ini kita bantu agar bisa jalan," kata dia.

Sekedar infromasi saja, realisasi APBN di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai dengan Agustus 2019 ini telah mencapai 60,52 persen. Adapun pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp 257,2 miliar.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com  

3 dari 3 halaman

Menko Luhut Fokus Selesaikan Batas Wilayah Maritim pada 2020

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, beberapa fokus kinerja lingkungan kementeriannya pada 2020. Salah satunya yakni mengenai pembatasan kawasan atau teritorial laut.

Luhut mengatakan, sebagai negara maritim atau negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas, perlu ada batasan jelas untuk daerah perairan sehingga, tidak mudah diotak-atik oleh negara lain.

"Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting," tegas Luhut di ruang Sidang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).  

Di samping itu, Luhut juga mengusahakan agar kepulauan yang ada di Indonesia juga sudah diverifikasi dan memiliki nama pada 2020.

"Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama," imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020,  Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar. 

"Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Luhut Binsar Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
    Luhut Binsar Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

    Menko Luhut

  • Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
    Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo

    Luhut Binsar Pandjaitan

  • DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.

    DPR