Apeksi Usul Kantor Kementerian Disebar ke Tiap Provinsi

Oleh Achmad Sudarno pada 09 Sep 2019, 16:30 WIB
Diperbarui 09 Sep 2019, 16:30 WIB
Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan kantor kementerian disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Usulan ini untuk kepentingan pemerataan pembangunan wilayah di seluruh Tanah Air.

Wakil Ketua Apeksi Syarief Fasya mengatakan, rencana pemindahan pemerintah ke ibu kota baru dinilai kurang tepat. Seharusnya, kantor kementerian disebar ke setiap provinsi sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

"Misalnya Jawa Barat (Jabar) potensinya pertanian, ya kementeriannya di Provinsi Jabar. Pertambangan, kementeriannya di Papua atau Jambi," kata Syarief saat ditemui usai diskusi Mayor Caucus 2019 di Balai Kota Bogor, Senin (19/9/2019).

Apabila kantor kementerian disebar ke setiap provinsi, Syarief meyakini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap daerah di Indonesia bakal maju secara bersamaan. Sebaliknya, apabila pusat pemerintahan hanya terpusat di satu wilayah saja daerah lain tetap akan tertinggal.

"Kalau misalnya ada 15 kantor kementerian disebar, 15 provinsi akan tumbuh sama seperti di Kalimantan Timur. Tetapi kalau tidak maka Jakarta akan pindah ke sana," kata dia.

Terkait hal ini, Apeksi akan menyampaikan masukan tersebut ke Presiden Joko Widodo dalam forum Mayor Caucus 2019 yang diselenggarakan di IPB International Convention Center siang ini.

"Beberapa waktu lalu pernah diusulkan ke presiden. Saat itu memang belum ada keinginan memindahkan ibu kota. Tapi kami akan mengingatkan lagi kepada beliau melalui forum ini juga melalui Apeksi juga kita ingatkan," terangnya.

 

2 dari 4 halaman

Mayor Caucus 2019

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sementara itu, dalam forum Mayor Caucus 2019 yang digelar di Balai Kota Bogor dihadiri kepala daerah dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Mayor Caucus merupakan kegiatan pertemuan para wali kota yang bertujuan untuk mendiskusikan tantangan dalam pembangunan perkotaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, pada siang harinya.

Mayor Caucus digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dengan dukungan Pemerintah Kota Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

 

3 dari 4 halaman

Beri Ruang

Wali Kota Bogor Bima Arya melihat kondisi Stasiun Bogor yang dipadati warga menunggu listrik menyala.
Wali Kota Bogor Bima Arya melihat kondisi Stasiun Bogor yang dipadati penumpang KRL yang menunggu listrik menyala, Minggu (4/8/2019). (Liputan6.com/ Achmad Sudarno)

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kegiatan Mayor Caucus 2019 bertujuan untuk memberikan ruang bagi para wali kota sehingga dapat mendiskusikan peran kota-kota dan kepemimpinan daerahnya masing-masing dalam menyukseskan pencapaian tujuan-tujuan di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

"Garis besar diskusi ini mencakup tantangan, langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah yang paling sesuai, dan dukungan yang perlu diberikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," jelasnya. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by