Ternyata, Ini yang Bikin Investor China Pilih Relokasi ke Vietnam Dibanding RI

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 07 Sep 2019, 19:31 WIB
Diperbarui 11 Sep 2019, 12:28 WIB
Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing di dalam negeri rupanya belum berbuah manis. Sebab, perusahaan asing lebih memilih berinvestasi ke negara lain seperti Vietnam yang menawarkan kemudahan regulasi dalam hal investasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu faktor utama yang membuat Indonesia kurang menarik dan terputus dari rantai pasok global adalah karena sulitnya perizinan relokasi industri manufaktur.

"Vietnam sistem perizinan investasi lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Sementara Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah belum klop. Contohnya soal OSS BKPM, dan di tingkat daerah masih terhambat izin wilayah," ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu (7/9/2019).

Hal lain yang menjadi sorotannya yakni seputar insentif fiskal, dimana Vietnam disebutnya memiliki kebijakan yang lebih spesifik terkait itu.

"Kalau di Indonesia pemerintah kasih banyak insentif seperti tax holiday, tax allowances, tapi belum tentu investor tertarik. Padahal tahun 2018 pemerintah keluarkan belanja pajak yang di dalamnya ada insentif sebesar Rp 221 triliun, setara 1,5 persen PDB," jelas dia.

"Ada juga kan investor di sektor tekstil misalnya, lebih memilih insentif diskon tarif listrik di jam sibuk atau keringanan bea masuk untuk pengadaan mesin baru. Jadi tidak semua butuh tax holiday," tegasnya.

 

2 of 3

Biaya Logistik

20160218-Kereta-Logistik-Jakarta-FF
KA Logistik tiba di Stasiun JICT Tanjung Priok, Kamis (18/2). Dioperasikannya Kereta Api (KA) Logistik Tanjung Priok diharapkan mampu menurunkan masalah waktu bongkar muat atau dwelling time hingga dua hari. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Faktor lainnya, ia melanjutkan, yakni soal biaya logistik di Indonesia yang masih mahal, berada pada kisaran 22-24 persen terhadap PDB. "Artinya seperempat biaya sebuah produk sudah habis untuk ongkir sendiri. Infrastruktur industri masih tertinggal, belum proses bea cukai yang lama," sambungnya.

Bhima juga menyinggung soal Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor manufaktur. Menurutnya, sektor manufaktur memiliki banyak investasi yang potensial, khususnya di bidang tekstil, elektronik dan otomotif. Namun, itu tak sejalan dengan kualitas serta upah rendah yang diterima oleh SDM di bidang tersebut.

"Padahal upah bukan faktor utama perusahaan lakukan relokasi industri. Itu karena SDM kita kurang kompetitif, yang diajarkan di lembaga pendidikan enggak nyambung sama kebutuhan rantai pasok global. Itu PR yang perlu diperbaiki. Reformasi institusi pendidikan secara radikal yang diperlukan," tuturnya.

3 of 3

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓