Garap Ibu Kota Baru, Hutama Karya Masih Tunggu Cetak Biru

Oleh Athika Rahma pada 05 Sep 2019, 18:30 WIB
Maket Ibu Kota baru (dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota RI yang baru. Tentu, banyak infrastruktur yang harus dibangun dari nol agar harapan ibu kota yang lebih baik dapat terjadi.

Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) Bintang Perbowo turut bersemangat dengan adanya rencana perpindahan ibu kota ini. Namun, dirinya masih menunggu rancangan atau cetak biru yang jelas dari pemerintah terkait penggarapan infrastruktur di sana.

"Ibu kota baru, ya, seru ya, tapi kita masih tunggu Undang-Undangnya seperti apa, kita enggak tahu skemanya seperti apa," tuturnya di Jakarta, Kamis (05/09/2019).

Sebagai informasi, ada beberapa skema kerjasama yang kemungkinan diambil dalam pembangunan ibu kota baru, mulai dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga Public Private Partnership (PPP).

Meski pemerintah sudah memutuskan untuk melibatkan swasta dan BUMN, belum dipastikan skema mana yang akan digunakan nanti. Sebab, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemindahan ibu kota akan memakan biaya yang sangat banyak.

Bintang mengusulkan pemerintah untuk menjual atau membuat skema kerjasama ruang perkantoran kosong di Jakarta dengan swasta atau BUMN.

"Di sini pasti kalau sudah pindah, kantor-kantor akan kosong, nah, lahannya bisa dimanfaatkan untuk bisnis," tutupnya.

2 of 3

Harga Tanah di Ibu Kota Baru Diprediksi Melambung

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah akan sulit membendung kenaikan harga tanah di Kalimantan Timur yang baru-baru ini ditunjuk menjadi ibu kota baru Indonesia.

Hal ini karena, wilayah tersebut pasti akan banyak didatangi oleh pelaku bisnis yang sudah melirik potensi pasar di sana.

"Masalahnya, yang akan pindah bukan hanya PNS kalangan bisnis juga akan pindah. Hotel kan tidak mungkin tidak ada di wilayah itu. Warung-warung makan, segala macam. Itu kan pasti pindah, mereka butuh lahan. Tanah-tanah dilokasi diluar yang sudah ditetapkan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Kenaikan harga tanah juga nanti tidak hanya terjadi di kawasan ibu kota baru tetapi juga wilayah di sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapan. Dua wilayah ini memiliki infrastruktur jauh lebih maju serta fasilitas publik yang memadai.

"Nah misalnya, lokasinya kan di tengah antara Balikpapan dan Samarinda. Jadi orang akan tinggal di Balikpapan dan Samarinda karena fasilitas pendidikan dan sebagainya itu sudah lengkap. Jadi pasti akan banyak yang memilih satu dari keduanya ini. Mereka juga akan pintar, beli tanah di sini," jelasnya.

3 of 3

Biaya Hidup Tinggi

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta lantaran Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat penduduk. (Liputan6.com/JohanTallo)

Selain harga tanah yang tinggi, biaya hidup juga akan tinggi karena pengeluaran untuk tempat tinggal serta kebutuhan pangan tidak diatur oleh pemerintah.

"Otomatis menyebabkan ekonomi dia tinggi di situ. Tidak ada fasilitas yang dijamin oleh negara untuk lingkungan bisnis diluar wilayah yang ditetapkan," jelasnya.

Tauhid menambahkan, spekulan sudah mulai bergerak memasarkan tanah dan potensi bisnis di Kalimantan Timur. "Spekulan pasti akan memanfaatkan itu, yakin di sana pasti akan ada iklan lah. Sudah akan banyak di lokasi, karena yang pindah pasti bukan hanya PNS, saya pun pasti pindah harus dekat dengan pengambil keputusan. Kantor berita juga pasti akan pindah." paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan itu rencananya selesai pada 2024.

Lanjutkan Membaca ↓