6 Strategi Jitu untuk Tingkatkan Industri Manufaktur

Rakor Pemerintah dan BI Bahas Pengembangan Industri Manufaktur — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio (kiri) saat memimpin Rakor di Gedung BI, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Rakor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan BI membahas Pengembangan Industri Manufaktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan Inklusif. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Hasil rapat koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah menghasilkan 6 langkah strategis meningkatkan industri manufaktur RI. Langkah-langkah tersebut melingkupi beberapa kementerian lembaga serta daerah yang dianggap sebagai basis manufaktur yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan, hasil rapat tersebut menyepakati enam langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Enam langkah strategis dimaksud adalah meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya.

"Mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan," kata dia, usai rapat di Gedung BI, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Kemudian, yang keempat mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra, perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi (Malaysia, Thailand), serta pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

2 dari 3 halaman

Green Financing

Yang kelima, mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding.

"Dan mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global, percepatan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement / IA-CEPA) dan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement / IEU-CEPA)," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Nota Kesepahaman

Rakorpusda diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian yang akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak dalam memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk mendukung penguatan industri manufaktur.

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program sinergi dalam rangka memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif yang menjadi kesepakatan bersama," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com