Sepak Terjang Suprajarto, Dirut Baru BTN yang Mengundurkan Diri

Oleh Athika Rahma pada 30 Agu 2019, 13:15 WIB
Diperbarui 31 Agu 2019, 13:15 WIB
Kapitalisasi Pasar BRI Sentuh Rp 551 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (BTN) menetapkan Suprajarto sebagai orang nomor satu di BTN menggantikan Maryono.

Namun, Suprajarto langsung menyatakan pengunduran dirinya. Dia mengklaim tidak pernah dilibatkan dalam perumusan direksi atau berkomunikasi mengenai rencana pengangkatan tersebut.

Dirinya bahkan baru tahu diangkat jadi Dirut BTN justru dari media massa.

Sebenarnya, siapa sosok Suprajarto ini? Bagaimana perjalanan pendidikan dan kariernya?

Mengutip dari beberapa sumber, Suprajarto adalah Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pria kelahiran Yogyakarta, 28 Agustus 1956 ini menempati posisi dirut sejak 2017.

Bercita-cita sebagai pegawai pemerintah Yogyakarta, dia tidak pernah menyangka bisa berkesempatan memimpin BRI dengan bekal pendidikan yang dimiliki.

Dirinya merupakan lulusan S1 jurusan Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dengan mengambil jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Padjajaran, dan S3 jurusan Manajemen Bisnis Universitas Padjajaran.

Sementara, sebelum menjadi Dirut BRI, Suprajarto juga pernah menjabat sebagai Direktur Bidang Jaringan dan Layanan BRI dari rentang tahun 2007 hingga 2015 serta menjadi Wakil Direktur Utama PT BNI dari rentang tahun 2015 hingga 2017.

2 dari 3 halaman

Suprajarto Mundur dari Dirut BTN, Ini Kata Kementerian BUMN

Jadi Pembicara di Forum PBB, Dirut BRI Bahas Pemberdayaan UMKM
Direktur Utama Bank BRI Suprajarto.

Kementerian BUMN akhirnya buka suara pascamundurnya Suprajarto dari Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Kemunduran Suprajarto ini hanya selang beberapa jam setelah dirinya ditetapkan memimpin BTN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan rotasi Suprajarto ini bagian dari upaya Kementerian BUMN dalam meningkatan kinerja setiap BUMN. 

Gatot juga menegaskan, Kementerian BUMN senantiasa berkomunikasi baik dengan Suprajarto. Terutama juga menyikapi dengan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang ada.

"Pimpinan Kementerian BUMN senantiasa berupaya menyampaikan keputusan penugasan secara langsung pada pihak pihak yang diberi penugasan. Komunikasi terus dilakukan untuk bersama sebagai keluarga besar BUMN untuk memberikan yang terbaik bagi kinerja dan pertumbuhan BUMN ke depan," ujar Gatot di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Gatot menjelaskan, rotasi di jajaran direksi BUMN merupakan hal yang biasa dan penunjukan direksi disesuaikan dengan keahlian yang bersangkutan.

"Diharapkan direksi yang mimpin BTN ke depan bisa membawa BTN semakin kuat dan terus bertumbuh," tegas Gatot.

3 dari 3 halaman

Pengangkatan Suprajarto di BTN Dinilai Bentuk Pelecehan Profesi

Suprajarto mundur dari Dirut BTN
Suprajarto mundur dari Dirut BTN (dok: Merdeka.com)

Serikat Pekerja (SP) BTN dan SP BRI menyatakan mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang memutuskan dirinya sebagai Dirut BTN.

Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pelaksanaan manajemen karier bankir di lingkungan BUMN melalui sistem merit yang baik dan terbuka.

"Sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar di seluruh NKRI," kata Satya dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

"Termasuk juga di BTN karena penugasan diberikan dari BRI kepada BTN yang dari ukuran kapasitasnya BTN jauh lebih kecil dari BRI," ucap dia.

Tidak hanya itu, Satya juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apa pun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019.

Lanjutkan Membaca ↓