Menteri Rini Angkat Bicara Soal Pemadaman Listrik di Jakarta

Menteri BUMN Rini Soemarno — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara mengenai pemadaman listrik yang dialami sebagian Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/8/2019).

Rini mengatakan, PLN terus melakukan pembenahan pelayanan, setelah pemadaman listrik di sebagian Jawa yang terjadi pada 4 Agustus 2019 . Namun pemadaman masih terjadi pada Rabu siang.

"Iya (listrik mati) , memang proses perbaikan dan peningkatan kemampuan," kata Rini, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Rini, meski pemadaman listrik kemarin tidak selama pada awal Agustus 2019, tetapi hal terebut seharusnya tidak terjadi. Dia pun meminta maaf ke masyarakat atas pemadaman listrik‎.

"Saya juga mohon maaf biarpun berapa menitpun sebetulnya kalau bisa, kita (listrik) tidak mati,"‎ tuturnya.

Rini mengungkapkan, kedepannya PLN akan terus memperbaiki layanannya dengan memperkuat jaringan dan pasokah, seh‎ingga sistem kelistrikan semakin handal.

‎"M‎emang ada waktu-waktu seperti kemarin terjadi‎Ke depannya, kita akan terus akan perbaiki," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PLN meminta maaf atas terjadinya pemadaman listrik se-Jabodetabek. Pemadaman terjadi karena adanya gangguan pada sejumlah pembangkit listrik di Jawa.

2 dari 3 halaman

Pemadaman Listrik Bukan Pertanda RI Alami Krisis Energi

Penghuni beraktivitas saat berlangsungnya pemadaman listrik di salah satu unit Apartemen Mediterania Palace, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Sejumlah unit dan ruko mengalami mati listrik total meskipun penghuni sudah membayar biaya apartemen kepada pihak pengelola. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan, pemadaman listrik yang dialami sebagian Jawa pada Minggu (4/8/2019) belum masuk kategori krisis energi.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, lembaganya telah meninjau pemadaman listrik dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang tata cara krisis energi. Dalam Pasal 8, Menteri ESDM dan DEN melakukan identifikasi dan pemantauan langsung ketersediaan energi, saat peristiwa pemadaman listrik terjadi.

"‎Pasal 8 telah dilakukan dengan kunjungi ke PLN," kata Djoko, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Djoko mengungkapkan, dalam Pasal 5 Ayat 2 kondisi bisa dikatakan darurat energi jika badan usaha yang mengani penyaluran energi tidak dapat memulihkan kondisi normal.

Namun, dalam peristiwa pemadaman listrik pada Minggu (4/8/2019) PLN telah melakukan penanganan pemadaman listrik mulai Minggu sore sampai Senin (5/8/2019).

"Nah laporan PLN telah lakukan pemulihan dari waktu ke waktu, Senin sore sudah mencapai 100 persen (listrik stabil)," tuturnya.

Djoko melanjutkan, PLN juga telah mengoperasikan pembangkit sebagai tambahan energi agar pasokan listrik kembali normal, hal ini sesuai dengan bleid dalam Pasal 14 huruf F‎.

"Pasal 14 huruf f, aktifkan cadangan penyangga energi ini, PLN sudah aktifkan ini dengan tambah pasokan energi dari gas dan batubara," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Ombudsman Turun Tangan Investigasi Pemadaman Listrik

Ketika Malam Tanpa Listrik di Ibu Kota — Sejumlah kendaraan melintas dengan kondisi jalan gelap tanpa penerangan akibat listrik padam di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/8/2019). Pemadaman listrik serentak yang terjadi sejak Minggu siang mengubah suasana malam di ibu kota menjadi gelap gulita. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Ombudsman akan melakukan investigasi terhadap layanan PT PLN (Persero) atas pemadaman listrik‎ di sebagian Jawa pada Minggu (4/8/2019), targetnya proses tersebut akan selesai dalam tiga minggu.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida mengatakan Ombudsman telah memanggil PLN untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik, dari informasi yang telah dihimpun lembaga tersebut berinisiatif melakukan investigasi.

"T‎ugas Ombudsman mulai investigasi atas inisiatif sendiri terkait blackout itu. Kami akan lakukan tugasnya," kata Laode, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Menurut Laode, investigasi‎ dilakukan Ombudsman karena informasi penyebab pemadaman listrik dari PLN belum akurat. Serta memastikan pengawasan dari pihak regulator dan Dewan Energi Nasional (DEN) terhadap layanan PLN.

Laode melanjutkan, Ombudsman juga akan memantau pembayaran kompensasi pemadaman listrik dan langkah PLN kedepan ‎agar peristiwa pemadaman listrik tidak terulang kembali. Dia pun menargetkan, investigasi dapat diselesaikan dalam tiga minggu.

‎"paling lambat 3 minggu bisa lihat hasilnya seperti apa," tandasnya.