Perang Dagang Masih Jadi Pemicu Perlambatan Ekonomi RI

Oleh Liputan6.com pada 28 Agu 2019, 13:16 WIB
Diperbarui 19 Sep 2019, 13:07 WIB
Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai kondisi tantangan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang dihadapi. Menurutnya, perlambatan ekonomi saat ini ada karena isu ketidakpastian terhadap perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, dari segi perdagangan semua negara kini mengikuti ketegangan hubungan perdagangan antara AS dan China. Kondisi itu semakin lama membuat pesimisme bagi pertumbuhan ekonomi global yang bisa tahan dari kekhawatiran resesi.

"Keputusan terbaru dari AS untuk menaikkan tarif dan retalasi terhadap China. Mereka terus berperang kenaikan tarif satu sama lain. Situasi global ini membuat para pembuat kebijakan yang pernah menghadapi krisis ekonomi benar-benar bekerja untuk memastikan kondisi ekonomi membaik setelah krisis, kini justru kembali melemah," jelas Sri Mulyani di saat menjadi pembicara di Aula Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Mentri Sri Mulyani mengatakan dalam konteks G20, para pembuat kebijakan pun terus membuat perubahan demi memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat dan menyelesaikan isu perdagangan yang kian memanas.

"Hal ini yang kita perlu lakukan untuk menghadapi apa yang kita lihat saat ini," imbuh dia.

 

2 dari 4 halaman

Pengaruh Ekspor

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang terbuka, maka kondisi perang dagang antara kedua negara tersebut dikhawatirkan berdampak pada ekonomi nasional. Salah satunya pergerakan kondisi ekonomi global dan perdagangan akan berpengaruh ke ekspor.

"Ini juga tergambar dari kondisi neraca transaksi berjalan kita yang berpengaruh pada seberapa cepat dan kuat ekonomi Indonesia bisa tumbuh tanpa mengganggu tujuan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi fiskal maupun neraca pembayaran," jelas dia.

Oleh karena itu, pihaknya sebisa mungkin akan membangun funfamental ekonomi yang kuat dari sisi domestik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak dari kondisi perang dagang.

"Untuk itu kita perlu memastikan bagaimana permintaan domestik, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah bisa cukup kuat di tengah tekanan ini dan kontraksi pada ekspor," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Strategi Sri Mulyani Gaet Lebih Banyak Investasi di 2020

(Foto: Merdeka.com/Wilfridus S)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Wilfridus S)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut membahas mengenai tanggapan pemerintah terhadap pernyataan fraksi atas Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani membeberkan strategi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Salah satunya melalui pemberian dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal.

"Kinerja investasi akan mengambil peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk itu, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai hambatan dan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang tepat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Yaitu melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta. Di samping itu, Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal," sambunya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan juga selalu memantau dan menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dinamika ketidakpastian perekonomian global yang terjadi saat ini serta di waktu ke depan. Hal ini berpotensi dapat memengaruhi momentum peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mendorong sektor sekunder tumbuh lebih tinggi. Antara lain melalui berbagai insentif fiskal pada sektor industri dalam bentuk tax allowance, tax holiday, subsidi pajak, insentif PPN, serta fasilitas kepabeanan untuk pengembangan kawasan tertentu.

"Diharapkan dengan insentif fiskal tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor yang bernilai tambah tinggi serta industri padat karya yang mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓