Perang Dagang Masih Jadi Pemicu Perlambatan Ekonomi RI

Dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang terbuka, maka kondisi perang dagang antara kedua negara tersebut dikhawatirkan berdampak pada ekonomi nasional. Salah satunya pergerakan kondisi ekonomi global dan perdagangan akan berpengaruh ke ekspor.

"Ini juga tergambar dari kondisi neraca transaksi berjalan kita yang berpengaruh pada seberapa cepat dan kuat ekonomi Indonesia bisa tumbuh tanpa mengganggu tujuan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi fiskal maupun neraca pembayaran," jelas dia.

Oleh karena itu, pihaknya sebisa mungkin akan membangun funfamental ekonomi yang kuat dari sisi domestik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak dari kondisi perang dagang.

"Untuk itu kita perlu memastikan bagaimana permintaan domestik, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah bisa cukup kuat di tengah tekanan ini dan kontraksi pada ekspor," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut membahas mengenai tanggapan pemerintah terhadap pernyataan fraksi atas Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani membeberkan strategi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Salah satunya melalui pemberian dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal.

"Kinerja investasi akan mengambil peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk itu, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai hambatan dan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang tepat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Yaitu melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta. Di samping itu, Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal," sambunya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan juga selalu memantau dan menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dinamika ketidakpastian perekonomian global yang terjadi saat ini serta di waktu ke depan. Hal ini berpotensi dapat memengaruhi momentum peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mendorong sektor sekunder tumbuh lebih tinggi. Antara lain melalui berbagai insentif fiskal pada sektor industri dalam bentuk tax allowance, tax holiday, subsidi pajak, insentif PPN, serta fasilitas kepabeanan untuk pengembangan kawasan tertentu.

"Diharapkan dengan insentif fiskal tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor yang bernilai tambah tinggi serta industri padat karya yang mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.