Pemerintah Utang USD 500 Juta ke Pertamina untuk Subsidi BBM

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 27 Agu 2019, 16:00 WIB
Diperbarui 27 Agu 2019, 16:16 WIB
20150930-Pom Bensin-BBM-SPBU-Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Utang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) ‎tercatat sebesar USD 500 juta pada semeter I 2019. Catatan utang ini terkait penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

‎Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury mengatakan, nilai utang pemerintah ke Pertamina pada semester I 2019 sebear USD 500 juta atau lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

"Nilai piutang pemerintah meningkat sedikir sebesar dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Pahala, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Menurut Pahala, pemerintah telah membayar utang atas penyaluran subsidi BBM dan LPG pada Juli 2019 kemudian akan dibayar kembali pada September 2019, total utang yang dibayar dalam dua tahap tersebut sebear Rp 17 triliun.‎‎

"September estimasi pembayaran dan jumlahnya dua pembayaran Rp 17 triliun," tuturnya.

Pahala mengungkapkan, dengan adanya pembayaran utang subsidi, maka piutang Pertamina ‎di pemerintah akan mengalami penurunan sekitar Rp 10 triliun pada kuartal III 2019.

‎"Net-nya kurang berkurang 10 triliun sampai akhir 2019," tandasnya.

2 of 4

Hingga April, Pemerintah Gelontorkan Rp 30 Triliun untuk Subsidi BBM dan Listrik

Pertamax Cs Turun Harga
Petugas mengisi BBM pada sebuah motor di salah satu SPBU, Jakarta, Sabtu (5/1/2019). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi masing-masing Dexlite Rp 200 per liter, dan Dex Rp 100 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara untuk subsidi energi hingga April 2019 mencapai sebesar Rp 30,9 triliun, atau 19,3 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi ini turun 21,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 39,2 triliun.

"Subsidi energi kita realisanya lebih rendah atau alami penurunan 21,3 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (16/5).

Sementara itu, rincian untuk subsidi energi di akhir Maret 2019 untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 17,4 triliun atau setara dengan 18,43 dari pagu APBN 2019. Posisi ini pun mengalami penurunan 29,1 persen apabila dibandingan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 26 triliun.   

Kemudian untuk subsidi listrik tercatat sebesar Rp 12,4 triliun atau sebesar 20,9 persen dari pagu APBN 2019. Namun posisi subsidi listrik ini juga alami penurunan sebesar 5,7 persen dari posisi tahun lalu yang mencapai Rp 13,2 triliun.

"Sedangkan subsidi listirk dan BBM juga turun, yang non energi justru alami kenaikan," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com  

3 of 4

Penyaluran Subsidi Elpiji Lebih Ampuh Jika Lewat Kartu

Sejumlah daerah di Sulsel alami kelangkaan elpiji 3 kg (Liputan6.com/ Eka Hakim)
Sejumlah daerah di Sulsel alami kelangkaan elpiji 3 kg (Liputan6.com/ Eka Hakim)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yakin penyaluran subsidi Elpiji langsung ke masyarakat melalui kartu akan ampuh mengurangi penyimpangan.

Jonan mengatakan, pernah diusulkan upaya untuk mengurangi peyimpangan penyaluran Elpiji berubsidi dilakukan‎ dengan penyaluran Elpiji bersubsidi secara tertutup. Namun cara tersebut ternyata tidak efektif. Dia pun mengusulkan agar penyaluran Elpiji bersubidi melalui sistem kartu.

"Waktu saya baru jadi menteri ada rencana subsidi tertutup saya bilang percuma, kalau mau di kartu," kata Jonan, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Untuk menerapkan penyaluran subsidi secara langsung, perlu koordinasi dengan Kementerian lain‎. Dia pun mengusulkan diterapkan pada tahun depan.

"Mudah-mudahan ini menyangkut kementerian lain. Kami mengusulkan anggaran tahun depan sistem pengawasan Elpiji tepat sasaran," tuturnya.

Jonan mengungkapkan, penyaluran subsidi Elpiji paling tepat lakukan lewat kartu, kemudian dibagikan ke masyarakat tidak mampu. Sehingga penerima subsidi tepat sasaran.

"Yang paling pas dimasukan ke kartu dimiliki saudara kita tidak mampu. Sehingga dia bisa mampu beli sehingga kita Yang tidak layak menerima membeli dengan harga market," tandasnya. 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓