Sri Mulyani Kaji Peran APBN dan Swasta dalam Pembiayaan Ibu Kota Baru

Oleh Liputan6.com pada 27 Agu 2019, 14:52 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan mempelajari perencanaan pembangunan atau masterplan ibu kota baru. Hal tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pelibatan peran swasta dan negara dalam membiayai pembangunan.

"Ya kan kita nanti akan pelajari masterplan develop oleh Menteri PU dan Bappenas bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dari mulai status asetnya, tanah dan bagaimana lay out dan kebutuhan capital spending-nya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Untuk tahap pembangunan pertama ibu kota baru nantinya akan menggunakan dana yang telah dialokasikan di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian anggaran yang ada saat ini masih belum signifikan.

"Yang saya lihat dari Menteri PU dan Menhub ada beberapa pos yang mereka memang sediakan namun jumlahnya belum signifikan. Saya lihat itu karena masih dalam bentuk kajian dan masih dalam bentuk awal dari infrastruktur yang akan dibangun," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah juga akan mulai melakukan pendataan seluruh bangunan dan tanah negara yang ada di DKI Jakarta. Pendataan tersebut agar pemerintah dapat menentukan pembangunan gedung pemerintahan dilakukan secara serentak atau bertahap.

"Sementara itu kita juga harus memikirkan seluruh aset-aset republik yang ada di dki ini. Sehingga inventarisasi dan bagaimana yang disebut pelaksanaan proyek untuk pemindahan itu sendiri, apakah bertahap atau sekaligus dan bagaimana penggunaan aset yang ada sekarang ini," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembiayaan ibu kota baru baik penggunaan APBN maupun swasta masih terus dimatangkan. Pemerintah juga tidak ingin memberi beban yang besar untuk keuangan negara di masa yang akan datang.

"Itu semua masuk di dalam rencana yang nanti kita akan kaji secara matang. Dan kita juga akan melihat keseluruhan visibilitas atau kemungkinan pembiayaan. Dan kita harapkan bisa seminimal mungkin dampaknya untuk generasi yang akan datang," tandasnya.

 

Reporter: Anggun P. SitumoraSng

Sumber: Merdeka.com

2 of 3

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintahan Presiden Jokowi kembali membuka wacana pemindahan ibu kota negara karena kondisi lingkungan Jakarta yang semakin menurun. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Ada dua wilayah kabupaten yang dipilih sebagai ibu kota baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota ini adalah mengurangi kesenjangan ekonomi di Tanah Air. Saat ini, kesenjangan ekonomi Pulau Jawa dengan Luar Jawa mencapai 55 persen dan 45 persen di luar Jawa.

"Setelah otonomi, malah naik jadi 58 persen. Tidak hanya cukup dengan pemerataan tapi harus ada kegiatan yang konkret dalam bentuk investasi berbentuk hilirisasi," kata Bambang di Jakarta.

Alasan kedua yaitu, pembangun ibu kota merupakan upaya pemindahan pusat pemerintahan saja. Pemindahan pemerintah yang merupakan bagian dari jasa pemerintahan yang tentunya akan berdampak pada wilayah sekelilingnya.

"Dampaknya akan memperlambat kesenjangan. Kita akan mengembangkan 10 pusat metropolitan, 4 nya ada di Jawa. Kalau kawasan metropolitan ini berkembang, tentu akan pembangunan kawasan menjadi pioneer ekonomi."

 

 

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓