3 Tahap Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Kepala Bappenas Jelaskan Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) memberikan keterangan pers terkait pemindahan Ibu Kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan APBN yang bersumber dari penerimaan pajak. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal bagi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun belakangan, Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana Negara, seperti dikutip Selasa (27/8/2019).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi 3 kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan 2020.

"Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 kita mulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada. Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden resmi mengumumkan lokasi Ibu Kota yang baru di Pulau Kalimantan. Presiden menegaskan meskipun Ibu kota pindah, tapi Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dan keuangan Indonesia.

2 dari 2 halaman

Pembangunan Gedung

Ketiga, ia melanjutkan, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurutnya, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun, dimana 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan memanfaatkan proses Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBI) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

"Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3-4 tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024 kita sudah dapat memulai pergerakan ke Ibu Kota baru. Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan," tutup Basuki.