Ekonom: Resesi Masih Jauh, Indonesia Aman

Oleh Tommy Kurnia pada 26 Agu 2019, 09:30 WIB
Diperbarui 26 Agu 2019, 09:30 WIB
20161109- Donald Trump Unggul Rupiah Terpuruk-Jakarta-Angga Yuniar
Perbesar
Rupiah pada saat istirahat siang ini tercatat melemah sebesar 162 poin atau turun tajam 1,24 persen ke kisaran Rp 13.246 per dolar AS, Jakarta, Rabu (9/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom memberi penjelasan soal kabar adanya gejala resesi di Amerika Serikat (AS). Gejala tersebut berupa terjadinya inverted yield curve pada surat berharga yang dikeluarkan pemerintah AS (US Treasury). Pada fenomena tersebut, imbal hasil US Treasury dengan tenor dua tahun sempat lebih tinggi ketimbang yang tenor 10 tahun.

Inverted yield curve dinilai kerap mendahului datangnya resesi, akan tetapi ekonom meminta agar tidak ada generalisasi, sebab hal tersebut bukan jaminan pasti akan ada resesi. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut perekonomian AS masih tergolong baik, meski terjadi perlambatan ekonomi di AS akibat perang dagang tetapi kemungkinan resesi dalam dua tahun mendatang masih kecil.

"Resesi jauh. Saya pikir misalkan AS resesi barulah dampaknya akan ke seluruh dunia, tetapi sejauh ini saya pikir belum ada arah-arah, tanda-tanda, di mana Amerika mengalami resesi, tapi melambat iya. Melambatnya ini karena dampak dari stimulus fiskal, pajak, sudah berakhir, dampaknya sudah tidak dirasakan lagi, dan juga dampak perang dagang ini, jadi makanya investasi bisnis sentimennya agak menurun di AS," ujar Josua kepada Liputan6.com seperti ditulis Senin (26/8/2019).

Seperti diketahui, krisis keuangan di AS pada 2007 memberi dampak resesi berbagai negara. Josua memperhatikan perekonomian AS masih tumbuh positif ketimbang Jepang atau negara-negara Eropa seperti Jerman. Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell, juga memberi kepastian bahwa ekonomi Amerika makin solid ditambah dengan pengangguran yang menurun.

Dampak perang dagang ke Amerika pun dianggap belum signifikan dan ekonomi AS tahun ini tetap tumbuh sehingga mementahkan prediksi resesi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi tercatat negatif selama dua kuartal berturut-turut (enam bulan).

Indonesia pun dipandang masih aman mengingat pertumbuhan ekonomi negara yang masih di atas lima persen. Itu dianggap lebih baik ketimbang negara-negara tetangga yang terekspos efek perang dagang, sementara Indonesia masih relatif aman karena bisa mengandalkan ekonomi dalam negeri. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam ekonomi Indonesia.

"Ekonomi tumbuh di atas 5 persen itu masih prestasi yang cukup baik ketimbang negara-negara lain di Asia yang sudah terkena dampaknya, bahkan Singapura juga pertumbuhan ekonminya di tahun ini bisa negatif atau kontraktif," lanjut Josua.

Ia pun mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang baru menurunkan suku bunga dan mendapat sambutan positif pasar. BI pun dinilai fokus dan antisipatif dalam menyikapi masalah ekonomi global. Surat pemerintah pun dipandang masih atraktif dan investasi masih akan masuk ke dalam negeri. 

Meski resesi belum di depan mata, Josua tetap meminta agar perang dagang tetap diwaspadai karena mencemaskan investor. "Kalau ini terus kembali memanas, tentunya berdampak pada beralihnya dana-dana asing ke aset-aset yang lebih aman karena adanya perang dagang," ujarnya.

 

2 dari 4 halaman

Pemerintah Masih Bisa Bersiap

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Senada, ekonom Lana Soelistianingsih dari Samuel Sekuritas juga berkata resesi masih jauh, yakni sekitar 2021. Ia menyebut gejala berupa inverted yield curve yang terjadi pada tenor dua tahun dan 10 tahun tak cukup menjadi tolok ukur terjadinya resesi mengingat inversi yang terjadi hanya berlangsung singkat dan bukan saat penutupan. Selain itu, yang dibandingkan juga seharusnya jangan tenor dua dan 10 tahun saja.

"Jadi harus ada perbedaan dua tahun dan 10 tahun. Harus ada lagi perbedaan yang tiga bulan sampai dua tahun, yang lima tahun dan 20 tahun, lalu 30 tahun. Itu harus semuanya dan itu harus bergerak searah, sama-sama inverted, baru resesi," ujar Lana kepada Liputan6.com.

Lana mengatakan pemerintah masih bisa mempersiapkan diri dari sekarang sebelum resesi sungguh terjadi. Caranya bisa dengan mengaktifkan Balai Latihan Kerja. Itu perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa menghasilkan income yang menunjang sektor konsumsi, sebab sektor konsumsi rumah tangga di Indonesia masih berkontribusi tinggi pada pertumbuhan ekonomi.

"Problemnya kalau mereka mau konsumsi kan harus income. Income dari mana? Pekerjaan. Jadi seperti Balai Lathan Kerja itu mulai dari sekarang harus sudah diaktifkan. Walaupun kartu Pra-Kerja baru efektif tahun 2020, tapi dari sekarang Balai Latihan Kerja mulai diaktifkan supaya masyarakat punya bekal, baik bekal secara formal atau informal," tegas Lana.

3 dari 4 halaman

Waspadai Ekonomi China

Presiden China Tiba di Hong Kong
Perbesar
Presiden Cina Xi Jinping seusai berbicara kepada awak media di Bandara Internasional Hong Kong, Kamis (29/6). Selama sepekan terakhir, Kepolisian Hong Kong sudah melakukan berbagai antisipasi terkait kunjungan Presiden Xi Jinping. (AP Photo/Kin Cheung)

Lana berkata fokusnya sebetulnya jangan di ekonomi AS yang kini masih kuat. Yang menurutnya justru perlu diwaspadai adalah China, sebab berbeda dengan ekonomi AS yang sedang naik, ekonomi China malah sedang menurun.

Yang perlu kita waspadai justru bukan ekonomi Amerika, tapi China melambatnya sebeapa kuat karena ekonomi China sedang menuju normalisasi. Yuan dan pergerakan ekonmi di sana itu memang kelihatan terus melemah, beda dengan Amerika yang menguat. Amerika itu masih bagus data-datanya," jelas Lana.

Pada Juli lalu, pertumbuhan ekonomi China tercatat mengalami perlambatan terparah dalam 27 tahun, yakni sebesar 6,2 persen. Perang dagang antara AS dan China pun terus berlanjut, bahkan Presiden Donald Trump menyebut negaranya tidak butuh China dan menambah tarif barang China senilai total USD 550 miliar.

Tambahan pertama sebesar 25 persen ke 30 persen ke produk China senilai USD USD 250 miliar. Ada pula tambahan tarif 15 persen kepada produk China senilai USD 330 miliar. Itu merupakan tindakan balasan Trump kepada China yang memberikan tarif sebesar 5 persen sampai 10 persen ke produk AS senilai USD 75 miliar yang mulai diterapkan bertahap per 1 September mendatang.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓