Pemerintah Diminta Banyak Libatkan Swasta dalam Pemindahan Ibu Kota

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meminta pemerintah pusat melibatkan semua komponen bangsa dalam membahas rencana pemindahan ibu kota, termasuk pelaku usaha. Sebab, swasta merupakan pihak yang direncanakan bakal menyumbang kontribusi pendanaan proyek pemindahan ibu kota.

"Pemindahan ibu kota ini adalah kerja besar bersama bukan hanya kerja pemerintah. Juga dunia usaha. Kan katanya mau mendapatkan dana swasta," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta Sabtu (24/8).

"Ini kan luar biasa butuh kerja sama dimana semua komponen terlibat di dalamnya. Mungkin ada yang beri kajian tapi tim di dalam adalah representasi kekuatan utama kita," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa sumber pendanaan negara umumnya berasal dari APBN, Investasi, skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dan sumber lain seperti hibah atau CSR. Dari empat sumber ini, disebut skema KPBU yang akan lebih didorong dalam pemindahan ibu kota. Karena itu keterlibatan swasta dalam diskusi perlu dioptimalkan.

"Sumber pendanaan cuma empat APBN, investasi, KPBU, sumber lain lembaga donor. Yang ketiga (KPBU) ini yang kelihatan akan benar dioptimalkan pemerintah," ujar dia.

Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, Pemerintah, melalui Bappenas, saat ini sedang melakukan kajian pemindahan ibu kota. Setelah kajian selesai barulah semua pihak diajak berdiskusi.

"Pemerintah tentu bekerja mempersiapkan langkah-langkah pasti pada akhirnya akan menjadi sebuah diskusi. Tentunya sebuah diskusi yang sehat harus diawali dengan konsep yang lebih baik," urai dia.

"Saya percaya Bappenas menyiapkan konsep yang baik. Saya yakin Bappenas tengah mempersiapkan sebuah diskursus yang akan melibatkan semua pihak," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono jelaskan konsep pembangunan ibu kota baru. Pengganti Jakarta itu gunakan konsep city in the forest.

2 dari 2 halaman

54 Persen Pemindahan Ibu Kota Baru Pakai Dana KPBU

Ketika Malam Tanpa Listrik di Ibu Kota — Sejumlah kendaraan melintas dengan kondisi jalan gelap tanpa penerangan akibat listrik padam di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/8/2019). Pemadaman listrik serentak yang terjadi sejak Minggu siang mengubah suasana malam di ibu kota menjadi gelap gulita. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota baru menelan dana sekitar Rp 500 triliun.

Angka tersebut antara lain terdiri dari 54 persen atau sekitar Rp 265 triliun dana Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 26 persen atau sekitar Rp 127 triliun pakai dana swasta dan 19 persen atau sekitar Rp 93,5 triliun pakai dana APBN.

"Untuk pembiayaan kota ini dibutuhkan pembiayaan total sekitar hampir Rp 500 triliun, yang concern adalah KPBU. APBNnya kita batasi 18 persen atau Rp 93 triliun," ujar Menteri Bambang dalam acara Youth Talk Yuk Pindah Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (20/8).

Bambang mengatakan, skema KPBU lebih besar karena pemerintah ingin melibatkan peran swasta yang lebih besar. Sehingga, nantinya dalam pembangunan infrastruktur dasar dan penting dapat menggabungkan kerja sama swasta dan pemerintah.

"Jadi menurut saya wajar kalau KPBU itu besar karena melalui KPBU itu swasta bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada di situ apakah jaringan gas, air bersih, apakah air limbah. Itu kan KPBU, tidak bisa langsung swasta," jelasnya.

Sementara itu, penggunaan dana APBN akan ditekan serendah mungkin agar tidak mengganggu kebutuhan negara yang sangat prioritas. Pemerintah tetap akan mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang semakin besar.

"Itu pun kami pastikan tidak akan mengganggu semua prioritas yang sudah ada termasuk prioritas untuk mengurusi masalah bonus demografi, prioritas untuk pembangunan SDM, tidak akan menggangu karena sumber APBN yang kita ambil di sini adalah pengelolaan aset, baik dari aset di kota baru maupun di Jakarta yang dimiliki oleh pemerintah," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com