Menteri Jonan Minta Daerah Siapkan Regulasi Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 55 tahun 2019 sebagai payung hukum bagi kendaraan dengan energi terbarukan. Dengan adanya payung hukum pengembangan mobil listrik ini, pemerintah daerah pun diminta membuat regulasi sebagai turunan Perpres tersebut. Hal ini untuk mempercepat penerapan kendaraan listrik di daerah masing-masing.

"Paling cepat menerapkan penggunaaan kendaraan listrik mau biocell, hybrid atau apapun sebetulnya bikin Perda, Pergub atau Perbup," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai menghadiri acara International Conference of Resources and Environmental Economics (ICREE) 2019 di Bogor, Kamis (22/8/2019).

Kementeriannya siap membangun infrastruktur pendukungnya jika ada daerah ingin menjalankan program kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi polusi. Misalnya membangun stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

"Ajuannya tinggal dikirim ke kami, nanti kami minta PLN atau swasta untuk bangun (SPLU)," ujar mantan Menteri Perhubungan ini.

Jonan menyebut pemerintah saat ini tengah menggodok peraturan untuk memudahkan impor kendaraan listrik. Sehingga harganya bisa lebih terjangkau.

"Ini lagi dibahas, kendaraan listrik dengan bea masuk dan PPnBM yang rendah itu harganya bisa lebih terjangkau," tutur mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (persero) tersebut.

Kendaraan listrik dapat mengurangi kuota impor BBM karena energi primer kendaraan listrik diproduksi di dalam negeri, seperti batubara, gas, angin maupun matahari sehingga tidak perlu melakukan impor BBM.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan fasilitas tambahan bagi pengguna mobil listrik bebas dari kebijakan ganjil genap.

"Misalnya begini, Gubernur DKI Jakarta bilang akan perluasan ganjil-genap, tapi nanti kalau kendaraan listrik bebas (ganjil-genap), itu bagus kan?" kata dia.