Sukses

Menteri PANRB Minta ASN Siapkan Diri agar Tembus Beasiswa LPDP

Menteri PANRB meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan ASN ikut seleksi beasiswa LPDP.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menandatangani nota kesepahaman Program Double Degree Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi. Program ini melibatkan LPDP, Universitas Indonesia, University of Melbourne, Victoria University Wellington, dan Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Syafruddin meminta semua Kepala Instansi dan Kepala Daerah agar menyiapkan dengan sungguh-sungguh anak buah yang bakal mengikuti tes beasiswa tersebut. Baik dari segi jumlah maupun kualitas kepandaian.

"Kami meminta dukungan pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah khususnya untuk menyiapkan ASN-nya yang pintar-pintar yang sudah S1. Yang mumpuni mengikuti program ini. Dari tahap awal, LPDP sudah menyiapkan artinya pelurunya, uangnya sudah siap," kata dia, saat Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8).

Sebab, dia mengaku pernah punya pengalaman tidak mengenakan terkait dengan tes beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Pengalaman tersebut dia alami saat masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tahun 2015-2016.

Waktu itu, dia mengakui bahwa cukup banyak anak didiknya yang tidak lulus tes beasiswa LPDP. Padahal, tutur dia, kuota yang disiapkan LPDP cukup besar.

"Silakan disiapkan banyak-banyak karena pengalaman waktu saya di Kelemdikpol, LPDP siapkan 100 orang, yang lulus 13 (orang). Jadi saya malu juga sama LPDP dulu. Terus di tahun berikutnya lagi disiapkan 200, lulus 50 (orang)," kisahnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan, para ASN yang berminat untuk mengikuti program double degree harus mempersiapkan diri dengan baik. "Jadi tolong disiapkan kemampuannya karena ini tes bukan langsung datang duduk," tegasnya.   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pesan Sri Mulyani ke Penerima LPDP: Jangan Khianati Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengundang ratusan penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. Acara yang mengusung tema "Kembali Untuk Negeri' ini merupakan wadah temu alumni dan awardee LPDP lintas angkatan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada seluruh penerima beasiswa LPDP. Dia meminta, agar seluruh alumni maupun peserta dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia ke depan.

"Jadi, alumni pertama sampai terakhir merupakan mata rantai yang enggak terputus untuk menjaga NKRI. Jangan khianati RI. Terima kasih saja tidak cukup. Kalian harus memberi lebih banyak pada masyarakat. Lewat pemikiran, kerja keras, prestasi. Dan yang paling penting berikan hati Anda hanya untuk Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya, Jumat (15/3/2019).  

Sri Mulyani menyampaikan dana pendidikan yang mereka dapatkan lewat LPDP bersumber dari APBN. Di mana, dana tersebut merupakan investasi dana pendidikan abadi pendidikan yang sengaja digelontorkan untuk penguatan SDM.

"Ini juga merupakan tekad Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kendala di sektor SDM," imbuhnya.

Kemudian, untuk membuktikan bentuk kecintaan terhadap Indonesia, di tengah sambutannya Sri Mulyani sempat bertanya kepada para peserta.

“Cinta enggak sama Indonesia?" tanya Sri Mulyani kepada seluruh peserta.

Kemudian, pernyataan Sri Mulyani ditanggapi berbagai jawaban dari para peserta. Lantas kemudian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merespons kembali daripada jawaban para peserta.

"Kok (jawabannya) enggak kompak? Ngeselin,” katanya.

Pertanyaan tersebut menurut Sri Mulyani harus dijawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Sebab, menurutnya para penerima beasiswa LPDP merupakan garda terdepan dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.