50 Persen PNS Belum Kantongi Ijazah S1

Oleh Liputan6.com pada 21 Agu 2019, 12:46 WIB
Anies Baswedan Gelar Halal Bihalal di Balai Kota

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PAN-RB, Syafruddin menegaskan program peningkatan kapasitas ASN atau PNS harus terus dilakukan. Sebab dia mengakui, saat ini separuh ASN Indonesia belum mengantongi pendidikan Sarjana.

Menurut dia, saat ini, porsi PNS yang mengantongi ijazah perguruan baik jenjang, sarjana, magister, mau doktor baru 50 persen. Sisanya belum mengantongi ijazah S1.

"Kesarjanaannya ada S1, S2, S3. Itu baru 50 persen. Separuhnya masih belum sarjana," ungkap dia, saat Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8).

Hal inilah, kata dia, yang menjadi tugas pemerintah untuk terus mendorong agar kapasitas PNS, khususnya dari sisi tingkat pendidikan dapat terus ditingkatkan.

"Jadi inilah yang kita pacu. Yang belum sarjana kita jadikan sarjana. Yang sudah S1 kita jadikan S2," imbuhnya.

Tak hanya itu. Dia pun menegaskan bahwa para PNS tidak saja didorong untuk naik kelas dari sisi tingkat pendidikan. ASN juga didorong untuk memperluas jaringan. Karena itulah pemerintah menyediakan fasilitas bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

"Kapasitas ASN harus di-upgrade. Ini yang kita lakukan. Yang S1 kita. mau jadikan S2, tapi ada networking. Makanya ditaruh di luar supaya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan global," tandasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 of 4

PNS Kerja dari Rumah Baru Bisa Diterapkan 20 Tahun Lagi

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta berakitivitas di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka kemungkinan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di masa depan bisa bekerja dari rumah. Hal ini bisa diterapkan dengan bantuan teknologi digital.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menanggapi adanya usulan tersebut. Menurutnya, PNS bekerja dari rumah baru dapat diterapkan secara efektif pada 20 tahun mendatang. 

"Kalau 20 tahun lagi mungkin saja ya. Kita kan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, yang mungkin bisa lebih efektif kalau tidak semuanya hadir di kantor, kan falsafahnya seperti itu," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8).

Bima memaparkan beberapa PNS yang dapat mengerjakan tugas-tugasnya dari rumah seperti peneliti dan pranata komputer. Sementara itu, untuk PNS dokter, guru dan pelayanan publik lainnya.

"Yang tidak perlu hadir di kantor itu siapa? Kalau dia merupakan pelayanan publik, langsung kepada masyarakat, dokter, guru, ya harus tetap. Tidak mungkin kan dokter itu, tetap harus ada. Siapa saja yang bisa dari rumah? Peneliti, peneliti kan bisa di mana saja bekerja. Pranata komputer, kalau dia bikin program komputer bisa di mana saja. Tapi kalau pun seperti itu harus ada tahapannya," jelasnya.

Rencana kebijakan baru tersebut, kata Bima harus dipertimbangkan dengan matang. Agar PNStetap dapat terkontrol dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Hal-hal lanjutan akan dibahas bersama pemerintah.

"Misalnya memastikan kinerja yang bersangkutan. Bagaimana, betul nggak dia di rumah kerja, atau tidur-tidur saja. Itu kan harus dibuat terlebih dahulu, kemudian kalau sudah dibuat ini koneksi ke kantornya bagaimana nih? Dengan mobile, dengan internet atau bagaimana? Seberapa secure pekerjaan itu kalau dikirim. Itu semua masih perlu kita kaji lebih dalam lagi," tandasnya.  

3 of 4

Ini Sisi Positif PNS Bekerja dari Rumah

Ilustrasi PNS. www.pdk.or.id
Ilustrasi PNS. www.pdk.or.id

Pemerintah mewacanakan agar para Apartur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah. Implemantasi wacana ini diharapkan bisa dimulai pada 2024 mendatang.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai wacana PNS bisa bekerja dari rumah memilikin sejumlah sisi positif. Pertama, hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi di sektor birokrasi dan kebijakan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

"Jadi wacana itu ada sisi baiknya, itu sebagai inovasi kebijakan publik, karena itu akan menggunakan teknologi informasi (TI)," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com seperti ditulis Kamis (15/8/2019).

Kedua, sistem kerja seperti ini akan membuat pekerjaan PNS menjadi lebih efektif dan efisien. PNS bisa langsung bekerja tanpa harus pergi dulu ke kantor.

"Karena (PNS) tidak perlu menghabiskan banyak waktu, mereka tidak perlu keluar rumah, dan cenderung lebih fresh pikirannya. Artinya tidak lelah di jalan, karena kan di Jakarta ini macet," kata dia.

Ketiga, untuk jenis pekerjaan yang tidak perlu bersinggungan langsung dengan publik, maka sistem kerja seperti ini dinilai sangat cocok dan baik.

"Seperti analis kebijakan atau kebijakan fungsional lain ini baik. Yang penting bukan untuk kebijakan struktural, itu sangat bagus," lanjut dia.

Keempat, penerapan sistem kerja ini juga dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing PNS. Sebab, dengan bekerja dari rumah, maka diharapkan kinerja PNS akan lebih baik karena lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan.

"ASN kita ini memang perlu berkompetisi dengan negara lain yang kinerjanya (PNS Indonesia) memang relatif rendah. Dengan kerja di rumah diharapkan kinerjanya bisa ditingkatkan," ungkap dia. 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓