Gaji PNS Tak Naik, Daya Beli Masyarakat Bakal Anjlok?

Liputan6.com, Jakarta - Tahun 2020 nampaknya bukan merupakan tahun yang menggembirakan bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. Pasalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa di tahun depan gaji mereka tak naik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menilai, kondisi tersebut akan berdampak pada daya beli masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai PNS.

"Tahun ini kan naik, ada gaji ke-13, ada kenaikan. Kalau tahun depan dia tidak naik, ya pasti punya indikasi ke daya beli mereka masing-masing," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Kendati demikian, dia menyebutkan untuk lebih luasnya, gaji PNS yang stagnan di 2020 tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, jumlah PNS jika dibanding dengan total jumlah penduduk Indonesia porsinya tidak terlalu banyak.

"Tapi overall ditotal ke ekonomi saya rasa enggak besar kalau hanya dari PNS. Secara makro sih dampaknya kecil ya saya rasa," tutupnya.

Di lain pihak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tidak ada kenaikan gaji bagi PNS karena mereka sudah menerima kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen di tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan PNS sebenarnya tetap menginginkan ada kenaikan gaji pada 2020 sesuai perkembangan inflasi. Meski demikian, pihaknya memahami setiap keputusan harus disesuaikan dengan beban negara.

"Gaji kan di APBN tidak naik, tapi tetap ada tunjangan ke-13 dan ke-14. Nah sebetulnya kalau saya sih secara pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen Korpri itu lebih memilih, ya ini kan ada inflasi nih," ujarnya di Gedung Kemenkeu.

"Ya mungkin kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi kan akan lebih baik lagi. Tapi itukan sebagai pribadi dan sebagai Sekjen Korpri. Itu kalau maunya PNS ditanya begitu," sambungnya.

Bima tidak menyebut besaran kenaikan gaji yang diinginkan oleh PNS. Dia menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah dan kemampuan pembiayaan negara ke depan.

"Ya sesuai inflasi aja. Tapi kan kita juga sebagai abdi negara juga harus memahami beban fiskal yang ditanggung negara pajaknya seperti apa perubahan-perubahan seperti apa kita lebih mendahulukan masyarakat lah dari pada PNS sendiri," paparnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: