DPD RI Gembira karena Jokowi Bisa Rebut Freeport

Oleh Tommy Kurnia pada 16 Agu 2019, 10:42 WIB
Diperbarui 16 Agu 2019, 10:42 WIB
Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang atau OSO menyampaikan kegembiraan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil membeli saham Freeport pada tahun lalu. Ini ia sampaikan sebelum pidato kenegaraan Jokowi yang kedua di Gedung DPR.

"Kita bergembira karena pemerintah telah berhasil mengambil alih 51 persen saham PT. Freeport," ujar OSO dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Selain itu, OSO berkata pihak DPD juga berkontribusi dalam urusan Freeport. Pihak DPD mengaku membantu pertemuan antara Pemerintah Daerah Papua dengan Freeport.

"Kami juga bersyukur karena DPR RI juga telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT. Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan," lanjut OSO.

OSO tak hanya mengambil contoh kedaulatan pertambangan pada Freeport. Ia menyebut kedaulatan pangan dari pertanian juga penting.

Menurutnya, kedaulatan ekonomi memilik peran besar dalam membangun bangsa. Dukungan terhadap petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua," kata OSO.

2 dari 4 halaman

Freeport Bantu Tanggulangi Masalah Stunting di Papua

Freeport
Saham Freeport bisa didapatkan secara gratis. Benarkah? (foto: dok. Inalum)

 PT Freeport Indonesia menggelar program Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan (PMT-P) untuk bayi dan balita yang teridentifikasi kurang gizi atau stunting.

Manager Departemen Kesehatan Masyarakat PT Freeport Indonesia Govert Waramori mengatakan, melalui program tersebut, Freeport memberikan layanan kesehatan bagi bayi dan balita yang komprehensif, meliputi pemberian makanan tambahan tinggi gizi dan nutrisi, monitoring atas pertumbuhan anak secara berkala, pendidikan gizi untuk ibu hamil, hingga memantau kesehatan bayi dan balita ke rumah-rumah.

Seluruh kegiatan ini dilakukan oleh bidan, kader posyandu dan tenaga promosi kesehatan yang ada di bawah Departemen Kesehatan Masyarakat PT Freeport Indonesia.  

"Melalui program ini kami memberikan intervensi gizi kepada para bayi dan balita di tiga lokasi klinik, yaitu di SP (satuan pemukiman) XII, SP IX dan di Pomako. Intervensi gizi dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, seperti susu formula, biskuit, bubur bayi, serta makanan olahan seperti bubur kacang hijau, telur rebus dan makanan lokal lainnya. Bilamana kami menemukan anak yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan panduan di KMS (Kartu Menuju Sehat), kami akan langsung anjurkan mereka ke program ini,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Senior Vice President (SVP) Social Responsibility & Community Development PT Freeport Indonesia, Claus Wamafma mengatakan sejak awal, PT Freeport Indonesia memiliki komitmen bersama pemerintah guna meningkatkan upaya pembangunan manusia yang mandiri dan berkelanjutan melalui investasi sosial termasuk di bidang kesehatan.

“Upaya penurunan angka kematian bayi adalah salah satu indikator intervensi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan SDG's yang sudah di adopsi oleh pemerintah Republik Indonesia.  Secara khusus PTFI juga mendukung program terkait upaya pencegahan kematian bayi dan anak melalui program PMT-P guna menyediakan dukungan perbaikan nutrisi bagi temuan bayi atau anak yang membutuhkan intervensi nutrisi," kata dia. 

3 dari 4 halaman

Masalah Gizi dan Stunting

Potret Suram Sanitasi Ibu Kota
Anak-anak berenang di bawah jamban yang berada di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, Senin (19/11). Tak adanya akses sanitasi yang layak menyebabkan anak-anak menderita stunting. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Di Indonesia sendiri, menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, diketahui bahwa angka stunting yang disebabkan oleh masalah gizi kronis mencapai 30,8 persen. Khususnya di Papua, angka stunting ditemukan cukup tinggi, yaitu mencapai 32,9 Persen. Terkait tingginya angka ini, Pemerintah Provinsi Papua telah mencanangkan program penanganan stunting yang meliputi pemberian obat-obatan dan makanan bergizi bagi anak-anak.

Tingginya angka stunting di Papua juga menjadi perhatian khusus bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,3  miliar untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting di Papua. Program ini dicanangkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG), pemerintah Indonesia yangmenargetkan penurunan angka stunting hingga di bawah 20 persen pada 2024.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓