Jokowi Ajak Seluruh Lembaga Negara Bersatu Entaskan Kemiskinan

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 16 Agu 2019, 09:40 WIB
20160816-Sidang-MPR-Jakarta-Jokowi-Johan-Tallo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh lembaga negara bersinergi, untuk mendukung Kemajuan bangsa, menangkan kompetisi dan mengentaskan Kemiskinan.

Jokowi mengatakan, semua lembaga negara harus memiliki visi yang sama dalam bekerja. Hal ini untuk memperkuat Indonesia dan memenangkan persaingan dengan negara lain.

"Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, kita makin kuat, kita makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global," kata Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2019, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Jokowi, pencapaian visi besar harus dipercepat serta diperlukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. 'Kita butuh karya-karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa," lanjutnya.

Jokowi melanjutkan, untuk menjadi kuat, tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama.

"Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan," tuturnya.

Jokowi pun mengajak semua lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat, guna menyelesaikan tugas sejarah mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membukalapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme,dan terorisme. Serta ikut serta melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa," tandas Jokowi.

2 of 2

Jokowi Puji Upaya BPK Membangun Reputasi di Dunia Internasional

Pidato Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Sidang ruitn ini dilaksanakan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan dan tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.

"Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI 2019, Jumat (16/8/2019).

Pada kesempatan itu, Presiden bersyukur laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018.

"BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun. BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Selain itu, lanjut Jokowi, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama.

"Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional," papar Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by