Pemerintah Siapkan Insentif Pembangunan Pembangkit Panas Bumi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tersebut berjalan sangat lambat.

Dia bercerita, pembangkit panas bumi yang terpasang saat ini baru mencapai 1.948,5 MW. Angka tersebut sangat mnim mengingat energi ini sudah dikembangkan sejak 35 tahun lalu.

Diketahui, pembangkit panas bumi pertama di Indonesia, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang, telah dikembangkan puluhan tahun lalu. 

"Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa walaupun sudah 7 kompers Pak Ketua ini kemajuannya lambat sekali. 7 kali bikin pameran, hasilnya baru 2000 Mw," kata JK di The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), Selasa (13/8/2019).

Dia juga mengkritik terkait kerja sama EPC antara Geodipa operator panas bumi dan kontraktor. Untuk pembangunan PLTP Dieng Small Scale 10 MW.

"Kalau mau tandatangan perjanjian dibuka Wapres dan Menteri masa 10 MW. Harusnya 200 MW gitu kek, dengan asing lagi. Kalau kerja sama dengan pengusaha lokal boleh lah ya, 10 MW. Pakai perjanjian diteken aduh kelewatan itu tidak percaya diri," kata JK.

Dia juga mengatakan bukan hanya geotermal saja yang lambat. Puluhan tahun, kata dia, energi terbarukan sudah berkembang tetapi belum ada kemajuan yang signifikan. Sebab itu menurut dia, teknologi bukan masalah karena bisa dikuasai.

"Karena itu kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen dengan asosiasi, dengan PLN, duduk, apa masalahnya karena tahun 2025 kita, 5 atau 6 tahun ke depan, kalau selama 35 tahun ini saja baru mencapai 8 ribu sedangkan ini harus 3 kali lipatnya dalam waktu enam tahun," kata JK.