Bos Bappenas Beberkan Hambatan Indonesia jadi Negara Maju di 2045

Oleh Liputan6.com pada 10 Agu 2019, 18:30 WIB
Diperbarui 12 Agu 2019, 18:13 WIB
Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Indonesia bisa saja terhambat untuk menjadi negara maju di 2045. Hal itu terjadi jika pengembangan SDM tidak diperhatikan.

"Apa yg kira-kira mengancam membuat minpi kita gisi 2045 tak tercapai? Yang bisa ganggu adalah kalau kita tidak kembangkan aset terbesar bangsa Indonesia human capital," kata dia, dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5), di Jakarta, Sabtu (10/8).

Dia mencontohkan, salah satu negara yang berhasil menjadi negara maju kerena mengembangkan SDM adalah Korea Selatan. Menurut dia, era 1950-an Indonesia dan Korea sama-sama merupakan dengan perekonomian yang hampir sama.

Fokus pengembangan pada SDM, kata dia, yang kemudian membawa Korea bangkit menjadi negara maju. Meskipun tanpa dukungan SDA.

"Satu lagu atlet indonesia pelari punya muscle SDA harusnya punya kemanpuan lari lebih. Korea awalnya tidak punya muscle, dia ciptakan muscle dari human capital tadi," urai dia.

"Yang kemudian membuat ekonomi terkenal hari ini bukan kaya minyak kaya nikel atau kepala sawit, bukan. Tetapi korea muncul di hape kalian. Di televisi di rumah. Di lemari es. Elektronik mereka sudah kuasai. Mobil sebagian sampe berbagai macam produk industri," imbuhnya.

Karena itulah, dia mengatakan, untuk dapat mengejar cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045, pengembangan SDM adalah poin penting yang harus dijalankan.   

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 of 4

Bappenas Tetapkan 3 Kaidah Utama RPJMN 2020-2024

BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen di 2019
Pemandangan gedung bertingkat di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (14/3). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 akan berada di kisaran 5-5,4 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan tiga kaidah utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk perioda 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pemerintah.

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto mengungkapkan ketiga kaidah tersebut adalah kemandirian, keadilan dan keberlanjutan.

"Semua upaya pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 nanti ada 3 kaidah yang kita penuhi. Yang pertama harus mampu membangun kemandirian, kedua menjamin keadilan ketiga menjaga keberlanjutan," kata dia, saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (26/7).

Dia menjelaskan, dari sisi kemandirian diharapkan Indonesia akan mencapai kemandirian pangan dan energi. Serta kemandirian dalam sektor lain yang tidak kalah pentingnya.

"Menjaga keadilan tuh keadilan antar masyarakat atas dan menengah bawah," ujarnya.

Selain itu, di dalam RPJMN, soal keadilan juga mencakup keadilan wilayah dimana pembangunan di Indonesia timur dan barat harus seimbang dan merata.

Sementara itu, dalam menjaga keberlanjutan, setiap pembangunan harus memperhatikan kondisi alam dan sekitarnya. Pembangunan yang dijalankan jangan sampai merusak atau menggerus Sumber Daya Alam (SDA).

"Dan juga menjaga keberlanjutan tadi, sumber daya terjaga sehingga kebutuhan generasi mendatang masih tetap bisa dipenuhi," tutupnya.

3 of 4

Bareng Bank Dunia, Bappenas akan Hitung Seluruh Kekayaan Alam Indonesia

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintahan Presiden Jokowi kembali membuka wacana pemindahan ibu kota negara karena kondisi lingkungan Jakarta yang semakin menurun. (merdeka.com/Imam Buhori)

Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan produk hasil kegiatan Waves fase I. Waves merupakan program kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia dalam melakukan penghitungan neraca Sumber Daya Alam (SDA).

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto, menyebutkan bahwa selama ini Indonesia belum pernah melakukan penghitungan SDA secara keseluruhan.

"Kita perlu menghitung berapa sih SDA yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, apa fungsinya, dimana itu berada karena negara kepulauan kita harus tahu di Sumatera, di Jawa," kata dia, dalam acara peluncuran di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Dia mengungkapkan, Indonesia menjadi satu dari 20 negara yang tergabung dalam program Waves bersama Bank Dunia tersebut.

"Proyek Waves ini kerja sama dengan BPS dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dan kementerian lain mengembangkan sistem ini. Sistem menghitung neraca atau menghitung SDA yang kita miliki sekaligus nilai ekonominya," ujarnya.

Data Waves tersebut, nantinya digunakan dalam menyusun rancana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang.

"Kita akan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi tidak ada lagi nanti pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan," ujarnya. 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓