DPR Minta Kementerian BUMN Segera Tunjuk Dirut PLN Definitif

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 07 Agu 2019, 13:45 WIB
Diperbarui 07 Agu 2019, 14:17 WIB
Plt Dirut PLN Beri Keterangan Usai Bertemu Komisi VII DPR

Liputan6.com, Jakarta - DPR menyesalkan Kementerian Badan Usaha ‎Milik Negara (BUMN) lepas tangan dalam penanggulangan pemadaman listrik, yang terjadi di sebagian Jawa pada Minggu (4/8/2019) lalu.

Anggota Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan, saat terjadi pemadaman listrik pada Minggu (4/8/2019) pimpinan Komisi VI DPR mencoba meminta keterangan dari pihak Kementerian BUMN sebagai pihak yang membawahi PLN, tetapi tidak ada satu pun pihak yang memberikan tanggapan.

 

‎"Yang saya sesalkan pimpinan komisi VI menghubungi Menteri BUMN untuk mendapatkan informasi. Ternyata sedang naik haji. Lalu Sekretaris Menterinya mana, juga naik haji. Deputi yang membidani sedang ke Amerika. Deputi yang mengerti Pak Hari sedang naik haji," kata Dito, di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Dito mengaku kecewa dengan pejabat Kementerian BUMN karena tidak ada ‎yang bersiaga saat peristiwa pemadaman listrik PLN terjadi. Padahal listrik merupakan hajat hidup orang banyak.

"Kami kecewaa. Masalah besar yang menyakut hajat hidup orang banyak, kami wakil rakyat kok tidak mau ketemu kita. Sudah tidak jaman lagi menteri pergi anak buahnya ikut. Harusnya diatur waktunya," tuturnya.

Dia pun mendorong Kementerian BUMN segera menunjuk Direktur Utama definitif, sebab peran PLN begitu besar jika pemimpin utama perusahaan hanya berstatus Pelaksana tugas akan sulit untuk mengambil keputusan.

‎"Kenapa nggak ditunjuk dirut definitif. Ini mengelola pedusahaan dengan 70 juta pelanggan melayani 17 ribu pulau, industri banyak. Plt tidak bisa ambil keputusan strategis," tandasnya.

2 of 4

Dirut Definitif PLN Kemungkinan Baru Diputuskan Oktober

Menjelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Menko Luhut Beri Keterangan Pers
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan pers menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 di Hotel Akmani Jakarta, Senin (20/5/2019). Kepada pihak yang tidak sepakat dengan hasil Pemilu 2019, dipersilahkan mengadukan ke pihak yang berwenang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kejadian mati lampu total pada Minggu siang, membuat banyak pihak mempertanyakan kinerja PT PLN (Persero) yang menjadi pemasok listrik utama di Indonesia. Berkaitan dengan kinerja, tentu saja yang menjadi sorotan adalah pemimpin alias direktur utama (dirut) dari perusahaan listrik tersebut.

Sampai saat ini, PLN masih belum memiliki dirut definitif. Pimpinan tertinggi PLN saat ini diduduki oleh Sripeni Inten Cahyani yang merupakan pelaksana tugas (Plt) dirut. Dia ditetapkan menduduki jabatan tersebut pada Jumat pekan kemarin menggantikan Djoko Abumanan yang juga merupakan Plt dirut.

Lalu, kapan PLN memiliki dirut baru? 

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, urusan penunjukan Dirut PLN merupakan kewenangan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Cuma saat ini, Rini sedang menjalankan ibadah haji.

"Saya enggak tahu kalau ada khusus mengenai ini. Karena menterinya lagi haji, tunggu pulang haji juga," kata Luhut dikutip pada Selasa (6/8/2019).

Meskipun demikian, lanjut Luhut, Presiden Jokowi sudah memberi arahan kepada seluruh menteri untuk tidak membuat keputusan selama masa transisi hingga Oktober nanti.

"Presiden beri arahan kepada kami pada rapat untuk apa semua menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober," jelas dia.

Kecuali ada keputusan tertentu yang memang harus diambil dalam kurun waktu hingga Oktober. "Kecuali nanti ada hal khusus Pak Presiden kasih arahan, ya saya enggak tahu," ujar dia.  

3 of 4

PLN Pastikan Listrik Mati Bukan karena Sabotase

Jokowi Datangi Kantor PLN
Presiden Joko Widodo bersama Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan usai menggelar rapat di Kantor Pusat PLN (Persero), Jakarta, Senin (5/8/2019). Jokowi meminta penjelasan menyusul peristiwa pemadaman listrik di hampir seluruh Pulau Jawa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, memastikan padamnya listrik di sebagian wilayah Jawa pada Minggu 4 Agustus 2019 bukan karena sabotase. Menurut Sripeni, listrik padam disebabkan masalah teknis.

"Saya pastikan bukan masalah sabotase, ini murni teknis," ungkap Sripeni di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sripeni mengatakan, pihaknya masih melakukan investigasi atas insiden listrik mati di sejumlah wilayah. "Kami sedang proses investigasi, karena kadang-kadang kami suka tidak tahu ada tiba-tiba layanan jaringan putus," ucap dia.

Guna mencegah hal serupa terjadi, PLN berencana menambah jaringan 500 KV di Utara dan Selatan Jawa. "Jadi, ada back up," ucap Sripeni. 

Sebelumnya, wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik pada Minggu, 4 Agustus 2019, sekira pukul 12.00 WIB. PT PLN (Persero) menyatakan bahwa telah terjadi gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV yang membuat listrik di Jakarta dan sekitarnya padam.

"Saat ini upaya penormalan terus kami lakukan, bahkan beberapa Gardu Induk sudah mulai berhasil menyala," jelas Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2019.

Selain itu terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV mengakibatkan padamnya sejumlah Area Jawa Barat.

"Sekali lagi kami mohon maaf dan pengertian seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan ini, kami berjanji akan melakukan dan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem agar listrik kembali normal," ucap Made. 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Plt Dirut PLN Beri Keterangan Usai Bertemu Komisi VII DPR
Plt Dirut PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani memberi keterangan usai bertemu Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Menurut Sripeni, DPR meminta penjelasan mengenai pemadaman listrik massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. (Liputan6.com/JohanTallo)
Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by