Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR Didesak Bahas Dirut Baru PLN

Oleh Liputan6.com pada 06 Agu 2019, 20:30 WIB
Diperbarui 06 Agu 2019, 21:17 WIB
Plt Dirut PLN Beri Keterangan Usai Bertemu Komisi VII DPR

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Maman Abdurahman, mendesak Komisi VI DPR untuk segera menggelar rapat bersama Kementerian BUMN terkait pucuk pimpinan PT PLN (Persero). Di mana, jabatan direktur utama PLN masih diemban oleh Sripeni Inten Cahyani, sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Djoko Abumanan.

"Kami mendorong Komisi VI juga dapat segera menggelar rapat bersama Kementerian BUMN terkait dengan urusan manajemen PLN," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8).

Kendati begitu, Anggota Fraksi Golkar ini memaklumi ada beberapa kendala yang menyebabkan rapat pertemuan tersebut belum bisa diagendakan. Dikarenakan Pimpinan BUMN sendiri sedang menjelankan ibadah haji.

"Pejabat kan masih naik haji, manajemen lain juga belum bisa hadir di komisi VI (tapi kita akan terus dorong)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan urusan penunjukan Dirut PLN merupakan kewenangan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Cuma saat ini, Menteri Rini sedang menjalankan ibadah haji.

"Saya tidak tahu kalau ada khusus mengenai ini. Karena menterinya lagi haji, tunggu pulang haji juga," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Senin (5/8).

Meskipun demikian, lanjut Menko Luhut, Presiden Jokowi sudah memberi arahan kepada seluruh menteri untuk tidak membuat keputusan selama masa transisi hingga Oktober nanti.

"Presiden beri arahan kepada kami pada rapat untuk apa semua menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober," jelas dia.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

PLN Lapor Penyebab Pemadaman Listrik ke DPR

Plt Dirut PLN Beri Keterangan Usai Bertemu Komisi VII DPR
Plt Dirut PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai bertemu Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Rapat Komisi VII DPR dengan PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik berlangsung tertutup. (Liputan6.com/JohanTallo)

PT PLN (Persero) melaporkan kondisi pasokan listrik yang sudah normal ke Komisi VII DPR, setelah sebagian Jawa mengalami pemadaman ‎sejak Minggu (4/8/2019).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLN sudah memberikan penjelasan penyebab pemadaman listrik dan berdiskusi untuk menghindari peristiwa serupa tidak terjadi lagi dengan Komisi VII DPR.

"Kami bersama direksi PLN yang lain bertemu dengan komisi VII DPR dalam rangka memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2019," kata Inten, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

I‎nten melanjutkan, PLN juga melaporkan kondisi terkini kelistrikan yang sudah normal untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sejak Senin (5/8/2019) untuk wilayah Jakarta kemudian diikuti wilayah lainnya.

"Nah Alhamdulillah sudah selesai dan kami sampaikan pada Komisi VII DPR," tuturnya.

Menurut Inten, PLN sedang melakukan investigasi mencari penyebab gangguan transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa Bali 500 kilo Volt (kV) sehingga mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian Jawa. Jika proses investigasi sudah selesai, hasilnya akan dilaporkan ke Komisi VII DPR.

"Kami mohon waktu untuk lakukan-langkah investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi ini secara berkala kepada Komisi VII karena beliau wakil rakyat dalam rangka ikut mengawasi bagaimana proses invetsigasi ini bisa lebih komprehensif,"tandasnya.  

3 dari 4 halaman

Listrik Padam, Menko Luhut Kritik Direksi PLN

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbicara hubungan Jokowi dan Prabowo di kediamannya, di Jakarta, Kamis (30/5/2019). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara terkait insiden pamadaman listrik pada Minggu (4/8) kemarin. Dia pun menyoroti pucuk pimpinan PT PLN (Persero).

Menurut Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini, orang nomor wahid di PLN seharusnya memiliki kualifikasi teknis di bidang kelistrikan bukan hanya kemampuan sebagai ahli keuangan.

"Presiden sudah memerintahkan untuk evaluasi dan saya pikir betul. Memang harus ada evaluasi yang sangat mendasar. Peran dari ahli-ahli dalam bidang ini di PLN harus dilakukan," kata dia, di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Tidak boleh PLN hanya dipimpin oleh orang yang hanya ngerti soal masalah finance jadi harus kembali ke nature dia bahwa itu menyangkut masalah-masalah yang eloknya dipimpin oleh orang yang mengerti," lanjut Luhut.

Dia mengatakan bahwa insiden tersebut tentu sangat disayangkan. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Saya bilang tadi kita sangat menyayangkan itu terjadi. Dan sekarang kita perbaiki. Jangan lupa ini bukan hanya terjadi di kita. New York pernah kejadian, Australia juga," tegasnya.

Luhut pun masih enggan memberikan komentar banyak terkait insiden tersebut. Sebab masih perlu dilakukan investigasi yang mendalam.

"Karena itu ada beberapa kekeliruan masih diinvestigasi. Mungkin kita minta BPPT melakukan audit dalam konteks kejadian kemarin," tandasnya.   

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓