Pemerintah Gagas Dana Perlindungan Lingkungan, Pemda Bakal Dapat Insentif

Oleh Liputan6.com pada 01 Agu 2019, 14:00 WIB
Diperbarui 01 Agu 2019, 14:00 WIB
30 Wajib Pajak Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). Acara ini mengambil tema 'Sinergi Wujud Cinta Negeri'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah menggagas konsep dana perlindungan lingkungan.

Aturan mengenai konsep dana perlindungan lingkungan tersebut akan dituangkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

"Dia ada di dalam APBN, letaknya ada di bawah instrumen pembiayaan. Ini akan ada dalam RUU testing dukungan keuangan antara pusat dan daerah," ujar Sri Mulyani di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Sri Mulyani melanjutkan, pengadaan dana perlindungan lingkungan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga keamanan di bidang air. Selain itu, hal ini juga untuk peningkatan udara bersih dan pencegahan banjir.

"Kami juga dari RUU ini diharapkan memberikan nuansa keadilan yang lebih eksplisit karena daerah yang harus menjaga public goods ini juga menghadapi dilema opportunity cost (peluang pengeluaran) yang lebih besar," kata Sri Mulyani.

 

2 dari 3 halaman

Pemda Bakal Dapat Insentif

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam aturan baru nantinya, pemerintah daerah yang melakukan upaya perlindungan lingkungan bakal mendapat insentif. Sebab, langkah-langkah yang dilakukan pemda juga memberikan dampak positif bagi wilayah lain di sekitarnya.

"Konsepnya sama seperti dana bagi hasil minyak dan gas untuk daerah penghasil dan sekitarnya yang mendapatkan porsi tertentu," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, tidak hanya menjaga hutan dan keberlangsungannya pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang banyak berkepentingan di hutan.

"Dengan kita tetap melihat itu maka kita bisa membuat keseimbangan yang lebih harmonis antara kepentingan menjaga kelestarian sumber daya alam kita terutama hutan dengan tetap mengikhtiarkan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya," tandasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓