Angkasa Pura II Angkat Bicara soal Direksi yang Terjaring OTT KPK

Bebaskan Terdakwa, KPK Tunjukkan Barang Bukti Suap Hakim Balikpapan — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juri Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta, Jhonson Siburian, Sudarman dan Kayat sebagai tersangka. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu jajaran direksinya. Dalam OTT KPK tersebut, diduga Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam ikut diamankan.

Plt VP of Corporakaste Communication PT Angkasa Pura II Dewandono Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menghormati segala proses terkait OTT KPK ini.

"Angksa Pura II menghormati proses hukum terkait pemeriksaan Direktur Keuangan perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar dia di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Selain itu, lanjut Dewandono, pihaknya akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan siap bekerja sama dengan KPK.

"AP II mendukung penuh kepatuhan hukum di mana pun dan akan bekerjasama dengan pihak berwenang terhadap hal ini," kata dia.

Sementara terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, Dewandono memastikan operasional Angkasa Pura II akan terpengaruh OTT KPK ini. Menurut dia, sejauh ini seluruh operasional Angkasa Pura II berjalan normal.

"Saat ini kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan sebagaimana mestinya," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Uang sekitar 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura disita petugas KPK dalam operasi tangkap tangan hari Rabu (31/7) malam di Jakarta.

2 dari 3 halaman

Direksi AP II Kena OTT KPK, Ini Kata Kementerian BUMN

Menteri BUMN Rini Soemarno — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian BUMN akhirnya angkat bicara mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) dan pihak PT INTI (Persero).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT INTI (Persero) sebagaimana yang disampaikan oleh KPK.

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," kata Gatot kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).

Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen Angkasa Pura II dan PT INTI (Persero) untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik.

"Terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air," tambah Gatot.

"Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak bersalah, bersama PT Angkasa Pura II(Persero) dan PT INTI (Persero) siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini," pungkas Gatot.

3 dari 3 halaman

KPK: Direksi PT Angkasa Pura II Kena OTT Terkait Dugaan Suap

KPK Tunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Kudus — Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan memberi keterangan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus, Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK menetapkan tiga tersangka, termasuk Bupati Kudus, M Tamzil. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di DKI Jakarta, tim mengamankan lima orang termasuk pejabat PT. Angkasa Pura II (AP II)

"Tim KPK telah mengamankan 5 orang dari unsur Direksi PT AP II, pihak dari PT. INTI dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2019) dini hari.

Basaria mengatakan, penangkapan terhadap mereka dilakukan terkait tindak pidana suap. Sebagian pihak yang diamankan sudah berada di dalam Gedung KPK.

"Diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu Direksi di PT. Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT. INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia)," kata dia.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut.

"Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok melalui konferensi pers secara resmi di KPK," kata Basaria.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
Angkasa Pura II
Perusahaan
PT Angkasa Pura II atau AP II adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan bandar udara di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Angkasa Pura II
OTT KPK Angkasa Pura