Kemenhub Tawarkan 2 Skema Kerja Sama Pembangunan Terminal Bus

Oleh Liputan6.com pada 31 Jul 2019, 16:45 WIB

Diperbarui 01 Agu 2019, 01:17 WIB

Kemenhub Tawarkan 2 Skema Kerja Sama Pembangunan Terminal Bus

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyipakan dua skema kerja sama bagi perusahaan swasta yang ingin ikut andil dalam pembangunan terminal bus di Indonesia. Salah satu skema yang disiapkan yakni Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi, menjelaskan, skema KSP merupakan kerja sama antara pihak swasta dengan Kemenhub dalam pengelolaan terminal yang menjadi aset negara. Dalam hal ini, Ditjen Perhubungan Darat akan mengawasi oprasional terminal dari sisi transportasinya, sementara urusan bisnis lainnya akan diserahkan kepada perusahaan swasta.

Bisnis lain yang dimaksud seperti misalnya pembangunan dan pengelolaan hotel, mal, atau pusat-pusat kegiatan masyarakat di sekitar terminal. "Secara kuantitas kita punya banyak aset seperti terminal. Tapi kita kekurangan tenaga banyak makanya kerja sama dengan swasta," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7).

Budi menakankan, dalam skema kerja sama KSP pihak swasta yang nantinya mengelola pengembangan unit bisnis di sekitar terminal merupakan pihak swasta yang telah menanamkan modalnya atau sudah berinvestasi. Skema KSP ini pun tidak dilakukan selamanya sehingga akan ada perjanjian konsesi waktu.

Budi melanjutkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga yang menginvetarisasi aset negara juga dilibatkan dan mendapat laporan atas kerja sama KSP tersebut.

Kemudian sekema kerja sama yang ditawarkan Kemenhub selanjutnya adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Lewat kerja sama tersebut, investor swasta dipersilakan untuk ikut membangun terminal bus. Baik pembangunan untuk perbaikan fisik maupun pembangunan terminal dari awal pendirian.

Budi mengatakan, skema KPBU akan melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pendamping para investor. "PII yang menjamin kelangsungan investasi berjalan serta proses dan progresnya berjalan baik," katanya.

Budi menyampaikan salah satu badan usaha atau investor dalam negeri berasal dari Batam sudah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi terminal bus kelas A. Bahkan, beberapa gambaran atau konsep bangunan sudah dipetalan oleh investor tersebut.

"Kalau ini sudah serius yaa, saya katakan satu di Terminal Sukabumi, itu sudah dibuat di gambar ada hotel di sana ada ball room di sana ada mall di sana dan itu tekoneksi dengan ada tempat hiburan sekitar itu," katanya.

Budi mengatakan, meski investor tersebut berasal dari dalam negeri namun sepak terbangnya sudah cukup tinggi. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan tersebut mrmiliki pengalaman dalam mengembagkan sektor properti yang ada di Singapura.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 of 4

Budi Karya Beberkan Program Kerja Kemenhub 2019-2024

Presiden Jokowi Inginkan Mudik Aman dan Lancar Tahun Ini
Menhub Budi Karya Sumadi memberi penjelasan saat diskusi 'Mudik Aman dan Lancar' di Jakarta, Senin (20/5). Menhub mengatakan Mudik aman dan lancar ini adalah amanat dari Presiden Joko Widodo agar mudik tahun ini lebih lancar. dengan bekerjasama Polri dengan ESDM, PUPR. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap menjalankan arahan-arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan visi Indonesia. 

Setidaknya ada lima hal utama yang disampaikan Presiden dalam pidato Presiden Terpilih pada, Minggu (14/7). Lima hal itu yakni terkait melanjutkan pembangunan infrastruktur, penekanan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kemudahan investasi, memperkuat reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Menhub mengatakan, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu infrastruktur yang dibangun, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Menhub kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Terkait pengembangan SDM, Budi Karya mengatakan akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah-Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub, yaitu dengan memberikan diklat bagi masyarakat khususnya dari masyarakat kurang mampu.

“Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara,” ungkap Menhub.

3 of 4

Kemudahan Investasi

20170108-Menhub Tinjau Proyek LRT Jabodetabek-Jakarta
Menhub Budi Karya Sumadi seusai memantau lokasi pembangunan kereta layang (Light Rail Transit/LRT), rute Cawang-Cibubur di tol Jagorawi Km 13, Jakarta, Minggu (8/1). LRT akan melewati 18 stasiun dengan panjang 42,1 km. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Kemudian terkait dengan kemudahan investasi, Menhub terus mendorong dilakukannya efisiensi-efisensi di berbagai lini di sektor transportasi dalam upaya mendorong ekspor dan kemudahan investasi.

Efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, memangkas aturan-aturan perizinan (deregulasi peraturan), dan menerapkan manajemen perubahan agar proses perizinan semakin cepat.

“Yang saat ini sedang kami optimalkan adalah di pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan dapat menjadi Pelabuhan Hub Internasional Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan operasional Tanjung Priok 24 jam penuh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan akan terus menjalankan reformasi birokrasi agar birokrassi yang ada di dalam Kementerian Perhubungan semakin sederhana, produktif, inovatif dan dapat berlari kencang mengikuti perubahan lingkungan yang begitu cepat di era perkembangan teknologi informasi.

“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak alergi terhadap perubahan. Tentunya akan terus kami bangun sistem birokrasi melalui delapan area perubahan yang meliputi aspek organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset aparatur,” tuturnya.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓