PP Premi Restrukturisasi Perbankan Sudah di Meja Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Perbankan tidak lama lagi akan dikenakan biaya premi untuk pelaksanaan program restrukturisasi perbankan (PRP). Besaran premi direncanakan sebesar 0 persen sampai 0,007 persen dari aset bank. Program ini bertujuan sebagai penyelamat perbankan gagal bayar saat terjadi krisis.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, pelaksanaan program ini tinggal menunggu persetujuan presiden melalui peraturan pemerintah (PP). Saat ini, draft PP tersebut sudah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Draftnya sudah selesai, tentu harus disetujui oleh Presiden, sudah ada di istana," kata dia, di kantornya, Rabu (31/7/2019).

Kendati demikian dia menyatakan LPS belum dapat membeberkan secara rinci terkait aturan premi tersebut. Namun dia memastikan, aturan tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk kekhawatiran para bankir mengenai besaran premi yang harus dibayarkan.

"Concern bankir ini sudah dipertimbangkan sehingga tarif preminya tak memberatkan, bahkan ini sangat longgar menurut saya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, besaran premi yang harus dibayar perbankan rate-nya sangat kecil. Yakni antara 0,004 hingga 0,007 persen dari total aset bank.

Perbankan nantinya akan diberikan grace period selama 3 tahun dari waktu peraturan diterbitkan. Perbankan yang beraset di atas Rp 1 triliun menjadi salah satu yang diwajibkan membayar premi ini.

"Jadi sangat kecil. Dan bank-bank kecil dengan total aset di bawah Rp 1 T termasuk BPR ratenya adalah 0 persen atau sama sekali gak perlu bayar. Dan ini akan dikenakan selama 30 tahun dengan target yang menggunakan PDB tahun 2017 bukan PDB 2019," ungkapnya.

Dia berjanji akan segera memberikan informasi lebih rinci jika draft PP tersebut sudah ditandatangi oleh presiden. "Untuk lebih rincinya kalau sudah ditandatangani presiden tentu akan kami sampaikan," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: