Kemenhub Tawarkan Proyek Terminal hingga Pelabuhan ke Swasta

Oleh Liputan6.com pada 31 Jul 2019, 12:45 WIB
Beberapa bus di Terminal Guntur Garut nampak masih menunggu penumpang

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Adapun beberapa proyek yang ditawarkan kali ini yakni melalui sektor perhubungan darat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.

Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan adminitrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut.

Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.

"Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada," kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).

Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.

"Oleh karenanya Kemenhub berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya," katanya.

Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kemenhub yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," ujar dia.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 of 4

Kadin Kritik KPBU Tak Untungkan Swasta, Ini Respons BPJT

Tahun Ini, Target Produksi Baja Nasional Mencapai 17 Juta Ton
Pekerja menyelesaikan konstruksi baja untuk bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (5/4). Kementerian Perindustrian menargetkan produksi baja nasional mencapai 17 juta ton pada 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit angkat bicara tudingan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia soal skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Hal itu lantaran dinilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) cenderung kurang menguntungkan bagi pihak kontraktor swasta.

Danang menganggap, pernyataan itu kurang tepat lantaran belum mempertimbangkan tren pembiayaan pihak kontraktor yang banyak diambil dari pinjaman bank.

"Saya tadi juga ceritakan, pinjaman itu semakin lama semakin terbatas, meskipun banyak juga bank swasta yang sudah mulai masuk. Tapi kita punya ceiling yang terbatas, yang sekarang kecenderungannya akan banyak itu CPF, Contractor Pre Financing," tutur dia di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Sebagai contoh, ia memaparkan, kontraktor yang bekerja pada sebuah proyek otomatis akan memiliki sub kontraktor, yang juga lantas bergantung pada supplier. Skema tersebut yang kemudian disebutnya membutuhkan seluruh sektor industri untuk ikut bergerak.

"Mungkin yang dimaksud bahwa tidak banyak swasta yang menjadi pemain utama, itu mungkin iya. Karena sekarang kan kita lihat saja, secara IRR (Internal Rate of Return) di Sumatera itu kan dibawah tingkat pinjaman bank. Mana ada mau private sektor masuk ke sana," ia menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa, menyebutkan, perhitungan kelayakan implementasi bisnis (Feasibility Studies/FS) untuk berbagai proyek infrastruktur seringkali meleset dari kenyataan.

Itu disebutkannya acapkali terjadi untuk proyek infrastruktur jalan tol melalui skema KPBU. Dia mengkritik, prediksi jumlah kendaraan yang melintasi suatu tol baru kerap dibawah perhitungan awal, sehingga tak bisa menambal investasi yang digelontorkan pihak operator.

Merespons hal tersebut, Danang menyerukan, argumen itu belum sepenuhnya pas. "Menurut saya bukan enggak bener tapi belum standar. Belum semua konsultan itu punya kompetensi dan kemampuan yang sama untuk melakukan prediksi," ungkapnya.

"Tadi ada yang dari prediksi, secara realisasi hanya 50 persen. Tapi ada yang justru realisasinya lebih, seperti Cikopo-Palimanan, prediksi berbanding realisasi lebih banyak realisasi," dia menambahkan.  

3 of 4

Kemenhub Akui Sulitnya Bujuk Swasta Ikut Proyek KPBU

Tahun Ini, Target Produksi Baja Nasional Mencapai 17 Juta Ton
Pekerja menyelesaikan konstruksi baja untuk bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (5/4). Kementerian Perindustrian menargetkan produksi baja nasional mencapai 17 juta ton pada 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Sekretaris Jendral Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Djoko Sasono mengungkapkan, alasan dibalik terkendalanya beberapa proyek dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan kementeriannya.

Salah satu yakni keterbatasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita semua tahu bahwa APBN sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunanan infrastruktur sangat besar," kata dia dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin Indonesia, Rabu 20 Maret 2019. 

Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," ujar dia.

Djoko menambahkan, dengan bujuk rayu yang dilakukan pihaknya tidak menutup kemungkinan pengerjaan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, semuanya akan dilakukan dengan skema KPBU. Dengan begitu, diharapkan tidak akan membebankan khas negara.

"Memang yang menjadi salah satu harapan besar kami (itu). Sekarang yang sedang diangkat di berbagai sektor dan berbagai negara dunia adalah skema KPBU. Nantinya dengan KPBU ini tentu kita agak bisa leluasa menggunakan sumber daya yang kita miliki," pungkasnya.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓