Investor Tak Puas Kinerja Kabinet Kerja Jilid I

Suasana Pelantikan Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara — Para Menteri Kabinet Kerja kompak mengenakan batik berwarna dasar coklat saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengganti seluruh menteri saat ini untuk mewujudkan visinya dalam membangun Indonesia lima tahun mendatang. Hal tersebut berdasarkan survei tingkat kepuasan investor.

"Kalau menurut saya ganti semua. Semuanya diganti, karena kita tahu penilaian tadi tidak menunjukkan kepuasan investor," ujar Piter saat ditemui di Kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Salah satu ketidakpuasan investor terhadap kabinet kerja saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada angka 5 persen. Untuk itu, Indonesia butuh perubahan signifikan agar perekonomian mampu tumbuh tinggi seperti permintaan Presiden Jokowi.

"Persoalan ke depan itu kan besar tantangan ke depan kita itu besar. Tantangan dari global tantangan dari dalam dan kemudian utamanya lagi kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi," jelasnya.

"Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu tidak cukup kan sebenarnya. Kita perlu lompatan, sejauh ini kan kita sangat menunggu lompatan ekonomi yang tinggi yang dulu sempat kita harapkan pada awal periode pertama Jokowi kita bisa lompat tumbuh 7 persen ternyata enggak bisa," sambung Piter.

Piter melanjutkan, ke depan menteri-menteri ekonomi khususnya, harus berasal dari kalangan profesional dengan pengalaman mumpuni. Dia juga berharap menteri kabinet periode kedua mampu mengimbangi cara kerja Presiden Jokowi.

"Menteri ekonomi harus profesional diharapkan bisa melakukan lompatan itu. Dengan menteri yang tidak ada kepentingan, bisa bekerja secara profesional, berani mengambil tindakan, berani mengambil eksekusi, berani ambil terobosan. Itulah syarat untuk kita bisa lakukan lompatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen bukan hal yang bukan tidak mungkin," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan segera mengumumkan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet kerja jilid II.

2 dari 3 halaman

Jokowi Disarankan Reshuffle Menteri Bidang Ekonomi Sebelum Pelantikan

Bersama Ma"ruf Amin, Jokowi Sampaikan Pidato Visi Indonesia — Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan melakukan kocok ulang kabinet jauh-jauh hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober. Terutama merombak para menteri di bidang perekonomian.

Pakai Sneakers Saat Bertemu Jokowi, Putra Mahkota Abu Dhabi Bikin Salah Fokus

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kalau menteri bidang ekonomi dirombak, maka Presiden Jokowi bisa melakukan evaluasi sebelum dilantik. Apakah orang yang baru dipilih itu memiliki kinerja baik atau tidak.

"Karena kalau itu dilakukan hari ini, dilakukan minggu minggu ini, maka menteri yang tadi itu kalau kinerja ga perform, siapa pun entah milenial atau bukan milenial ketika tidak perform, Pak Jokowi bisa melakukan evaluasi dalam beberapa bulan sebelum oktober," ujar Bhima di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2019).

Apabila Jokowi melakukan langkah tersebut, Bhima menilai kabinet kerja di periode kedua tidak lagi berisi menteri bidang ekonomi coba-coba lagi.

"Sehingga pada waktu Oktober itu bener bener bukan menteri trial and error lagi, tapi itu sudah menjadi menteri yang fix dalam 5 tahun ke depan," imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Semakin Cepat Lebih Baik

Bhima menilai reshuffle menteri bidang ekonomi semakin cepat semakin baik. Karena, dalam ekonomi data cepat diperbaharui. Data per bulan, per pekan dan per hari dapat dilihat. Maka, para menteri yang performa buruk mudah diketahui.

"Artinya Anda tidak perform menjalankan kinerja ekspor sampai Oktober, hanya waktu beberapa bulan Anda harus rela diganti karena datanya BPS bisa ditrace per bulan," jelas Bhima.

Selain itu, Bhima menyarankan ada nomenklatur baru kementerian. Dia menyarankan Jokowi membentuk kementerian ekonomi digital.

"Itu sudah harga mati kalau kita memang pengen menguasai ekonomi digital. Kalau dengan izin seperti hari ini ada banyak sekali tangan yang ikut campur dalam perizinan, enggak maju-maju ekonomi digital kita, jadi berat ke depannya, dia paling penting sekali," pungkasnya.