IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Bagaimana Indonesia?

Untuk idketahui, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2 persen pada 2019, menurut laporan yang dirilis di Santiago pada Selasa 23 Juli 2019.

Pada April, lembaga pemberi pinjaman multilateral ini memperkirakan ekspansi 3,3 persen dalam produk domestik bruto (PDB) global, tetapi pertumbuhan lambat pada paruh pertama tahun ini, perselisihan perdagangan dan teknologi, serta ketidakpastian mengenai penarikan Inggris dari Uni Eropa menyebabkan penyesuaian ke bawah.

Dikutip dari Antara, laporan Prospek Ekonomi Dunia terbaru IMF juga menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk 2020, dari 3,6 persen menjadi 3,5 persen.

Rincian negara-negara menunjukkan hasil pertumbuhan yang positif untuk beberapa negara maju, meskipun lebih lemah dari yang diperkirakan untuk negara-negara emerging markets dan negara-negara berkembang.

Negara-negara emerging markets dan negara-negara berkembang diperkirakan akan melihat pertumbuhan 4,1 persen pada 2019 dan 4,7 persen pada 2020, masing-masing mencatat penurunan 0,3 persen dan 0,1 persen dibandingkan dengan proyeksi April, kepala ekonom IMF Gita Gopinath mengatakan kepada wartawan.

Penurunan tingkat pertumbuhan dikaitkan dengan investasi moderat dan permintaan barang, karena rumah tangga dan bisnis membatasi pengeluaran jangka panjang, memperlambat aliran modal, terutama di sektor manufaktur.

IMF menyerukan penguatan kebijakan fiskal untuk menstabilkan dan memacu pemulihan ekonomi melalui reformasi struktural yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka menengah.

Badan ini juga mendesak multilateralisme yang lebih besar untuk memperkuat fondasi bagi pertumbuhan global.

Untuk tumbuh, ekonomi global membutuhkan lebih sedikit ketegangan perdagangan dan resolusi cepat dari perjanjian perdagangan yang tertunda, termasuk antara Inggris dan Uni Eropa, serta ratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang baru oleh Kanada dan Amerika Serikat. Badan legislatif Meksiko telah menyetujui kesepakatan itu.

Pemerintah seharusnya tidak menggunakan tarif sebagai cara untuk menyeimbangkan pertukaran perdagangan bilateral mereka, kata badan itu.