DPR Bakal Panggil KBN Bahas Pengelolaan Pelabuhan Marunda

April 2017, IHPB Bahan Bangunan Naik 0,20% — Suasana bongkar muat semen di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (2/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan dan kontruksi pada April 2017 mengalami kenaikan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk memanggil jajaran direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN. Hal ini terkait adanya masalah internal dalam pengelolaan [Pelabuhan Marunda](Soal Pengelolaan Pelabuhan Marunda, "").

Anggota Komisi VI DPR Inas Narsullah Zubir mengatakan, selama ini memang KBN tidak tersentuh dengan Komisi VI DPR. Namun seiring adanya konflik internal di Pelabuhan Marunda maka direncanakan untuk memanggil direksi KBN.

"Nanti saya akan bicarakan dengan kawan-kawan Komisi VI untuk memanggil," ujar Inas di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Terkait waktu pemanggilan, Inas melihat akan dilakukan setelah masa reses DPR yang dimulai pada 26 Juli 2019.

"Kalau sekarang mendekati reses, jadi setelah reses (manggil direksi KBN terkait Pelabuhan Marunda), sekarang saya akan bicarakan dulu dengan teman-teman komisi VI," tuturnya.

Inas juga meminta semua pihak untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah bangun 7 pelabuhan hub domestik pusat logistik di Indonesia. Diharapkan ongkos logistik Indonesia bisa lebih efisien.

2 dari 3 halaman

Optimalisasi Pelabuhan Marunda Berpotensi Tambah Pemasukan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah — Sebuah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Penyebab kinerja ekspor sedikit melambat karena dipengaruhi penurunan aktivitas manufaktur dan mitra dagang utama, seperti AS, China, dan Jepang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pengembangan Pelabuhan Marunda secara optimal sebagai penopang Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dinilai berpotensi memberikan pemasukan kepada negara hingga ratusan miliar tiap tahun.

Pengembangan Pelabuhan Marunda telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tarumanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya.

Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Keduanya mempunyai potensi besar sebagai penopang Tanjung Priok. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam ton dalam periode sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14 persen per tahun, yang pada 2011 saja, arus barang mencapai 74.989.804 ton.

Terkhusus KCN, pada beleid itupun dipaparkan pengembangan jangka panjang sebagai penopang Tanjung Priok. Alasannya, pada beleid yang diteken EE Mangindaan selaku Menteri Perhubungan waktu itu, terjadi ketimpangan antara pertumbuhan arus barang dan penambahan areal.

Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi mengamini kesiapan Pelabuhan Marunda menopang Tanjung Priok. Berdasarkan data tahun lalu, total kunjungan dan volume barang yang ditangani pelabuhan ini telah menembus 33 juta ton.

Dia merincikan, tiap bulan tidak kurang terdapat 300 call. Semisal, dengan tugas tersebut, seperti KCN sudah menerapkan wajib pandu-tunda.

Apalagi, jelasnya, KCN yang baru mengoperasikan Pier I yang belum seluruhnya tuntas dari tiga Pier yang direncanakan, telah menyumbang pemasukan ke kas negara.

Dengan dasar hitungan kontribusi yang telah negara terima dari KCN pada 2016-2017, Siswanto memperkirakan total potensi kontribusi KCN kepada negara apabila seluruh dermaga Pier I,Pier II dan Pier III beroperasional mencapai Rp 200 miliar per tahun.

“Namun sayangnya pengembangan Marunda belum optimal, seperti KCN yang malah disengketakan oleh KBN sehingga kurang optimal bekerja, sedangkan Priok tidak bisa menangani barang curah, maka akan terjadi kongesti,” simpulnya.

3 dari 3 halaman

Dukungan Pengusaha

INSA Apresiasi Kerja Cepat KSOP dan Pelindo III Tangani Kapal Tabrak Crane — Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Pelaku usaha sektor maritim pun ikut mendukung optimalisasi Pelabuhan Marunda, dengan operasionalisasi yang dilakukan salah satunya oleh PT KCN. Sebab, dengan peran yang dilakukan KCN, beban Tanjung Priok dapat dilimpahkan sehingga menekan kongesti, terlebih untuk bongkar muat barang curah.

Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto mengungkapkan Pelabuhan Marunda memiliki potensi untuk dikembangkan karena jumlah kargo yang bertumbuh dari tahun ke tahun dan didukung dengan lahan yang cukup luas. Bisa saja, katanya, Marunda dapat naik kelas dan melayani pelayaran internasional sebagai alternatif Tanjung Priok.

“Marunda juga dapat menjadi penyanggari Pelabuhan Tanjung Priok, karena pelabuhan ini secara letak geografis tidak terlalu jauh dari Tanjung Priok. Keberadaan Marunda menjadi sangat strategis bagi Tanjung Priok untuk menekan yard occupancy ratio-nya,” ucapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita. Menurutnya, Pelabuhan Marunda yang saat ini menjadi lokasi bongkar muat muatan curah memegang peranan penting untuk membantu distribusi barang-barang curah bagi kebutuhan di DKI Jakarta.

“Sebaiknya ke depan Marunda fokus untuk menjadi pelabuhan roll on roll off baik curah dan kontainer untuk memenuhi permintaan di Jabodetabek,” ucapnya.