DPR: Bisnis Umrah Online Bikin Agen Konvensional Gulung Tikar

Oleh Tommy Kurnia pada 19 Jul 2019, 18:41 WIB
Ratusan jamaah haji asal Indonesia tengah mengantri sesaat sebelum naik pesawat. Garuda Indonesia mengaku, sudah menyelesaikan penerbangan haji dengan jumlah jamaah 107.959 orang.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu angkat suara soal rencana pemerintah mengajak platform online seperti Tokopedia dan Traveloka untuk masuk ke bisnis umrah. Ia menganggap tindakan itu tak sesuai hukum serta merugikan agen travel konvensional.

Umam khawatir bisnis umrah online tersebut berpotensi membuat agen travel gulung tukar. Mantan Ketua PP GP Ansor ini mengaku mendengar kegelisahan dari pihak biro umrah.

"Teman-teman pemilik biro travel ini kan tidak sedikit dari kalangan NU, mereka gelisah atas rencana pemerintah ini. Artinya apa? Pemerintah tidak pernah mengajak bicara stakeholder, termasuk DPR," jelas Umam pada Jumat (19/7/2019).

Umam menyebut tindakan pemerintah saat ini malah menabrak aturan yang sudah ada. Menurut Umam, pemerintah seharusnya berkomunikasi soal bisnis digital untuk umrah saat pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Ia pun menyerukan agar pemerintah membatalkan rencana merangkul platform online tersebut. Para stakeholder pada bisnis umrah diharapkan agar terlebih dahulu diajak berkomunikasi.

"Bukan seperti saat ini, menikung di tikungan, tiba-tiba buat kerja sama dengan menabrak aturan main yang telah disepakati DPR dan Pemerintah melalui UU No. 8 tahun 2019," tegas Umam.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika berkata situasi saat ini memang sudah bergeser ke ranah online. Ia pun berkata pihak-pihak terkait bisnis umrah agar jangan cemas cemas karena semua sudah punya pasar masing-masing. Berikut penjelasannya:

2 of 4

Kominfo: Startup Umrah Tak Ganggu Pasar Biro Travel

Menkominfo Rudiantara di Seminar Konsolidasi untuk Sehatkan Industri Telekomunikasi. Dok: Indonesia Technology Forum
Menkominfo Rudiantara di Seminar Konsolidasi untuk Sehatkan Industri Telekomunikasi. Dok: Indonesia Technology Forum

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bahwa pengembangan startup aplikasi umrah digital yang akan digarap bersama oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tidak akan mengganggu bisnis biro travel yang selama ini sudah berjalan.

Hal ini disampaikan Rudiantara dalam sesi press conference usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kolaborasi di Riyadh.

“Situasinya sama saja dengan biro travel yang dulu ada, sekarang juga masih ada ketika bisnisnya bergeser ke ranah online. Hanya saja sekarang menjadi merchant-nya Traveloka dan platform lainnya. Jadi tergantung pasarnya, ada pasar yang retail, ada yang non-retail. Tidak perlu khawatir,” ujar Menkominfo, Rudiantara dalam keterangannya, Jumat, 5 Juli 2019.

Kekhawatiran ini juga dijawab oleh co-founder Tokopedia, Leontinus Alpha Edison yang menegaskan bahwa kehadiran Tokopedia adalah untuk memberikan solusi yang end to enddengan mengumpulkan permasalahan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan visi misi Tokopedia yang ingin melakukan pemerataan pengusaha digital.

“Tokopedia sejak awal selalu berpartner dengan berbagai pihak karena kita ingin maju bersama. Kita ingin membangun jembatan, bukan dinding penghalang,” tegas Leontinus.

3 of 4

Tokopedia Kerjasama dengan Traveloka

Tokopedia
Tokopedia

Dalam implementasinya, Tokopedia akan bekerja bersama-sama dengan Traveloka melalui jalur maupun Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) dengan pebisnis online di Arab Saudi.

Pengembangan Umrah Digital akan fokus pada tiga aspek yang bisa diefisiensikan dengan mengimplementasikan teknologi dan membangun partnership dengan pihak lain.

“Kita akan mengembangkan pengalaman mulai dari pre-departure atau persiapan di Indonesia, kemudian saat mereka tiba di sini (Arab Saudi), dan setelah selesai umrah,” tambah Leontinus.

Umrah digital ini bisa menjadi pilihan alternatif biro travel yang memberikan jaminan keamaan dan kenyamanan. Masyarakat tidak perlu ragu karena pengelolaannya transparan dan bisa dipantau secara online.

Selama ini tantangan pengelolaan umrah dengan minat jamaah yang besar adalah masih adanya biro travel yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penipuan. Inilah salah satu hal yang ingin diantisipasi pemerintah melalui pengembangan Kolaborasi Digital Indonesia-Arab Saudi.

“Nanti akan ada fintech-nya untuk pendanaan, ada logistiknya untuk mengantar barang. Itulah mengapa semua harus terintegrasi,” ujar Menkominfo.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓