Di Indonesia, Pengaturan Mata Uang Libra Ada di Tangan BI

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono Gani mengatakan masih mengamati perkembangan rencana Facebook mengeluarkan Libra sebagai salah satu alat pembayaran. Meski demikian, dia menegaskan hal ini sebenarnya merupakan tanggungjawab Bank Indonesia.

"Sebetulnya, Libra itu payment system berarti Bank Indonesia yang akan mengatur, secara singkat seperti itu. Oleh karena itu, OJK dalam hal Libra sebagai currency atau mata uang kelihatannya kurang relevan dengan tugas dan tanggung jawab kami di OJK," ujar Triyono di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Triyono melanjutkan, hingga kini memang Libra belum diluncurkan secara resmi sehingga belum terlihat dampaknya bagi masyarakat. Walaupun demikian, OJK sudah menerima berbagai keberatan mengenai rencana pengoperasian Libra antar lintas negara.

"Memang kami secara aktif mengamati perkembangan Libra ini. Walaupun belum meluncur dengan segala pertimbangannya dan bahkan ada beberapa otoritas yang sudah keberatan dengan keberadaan Libra ini. Kami melakukan pengamatan serius walaupun memang bukan menjadi tanggungjawab kami untuk melakukan pengaturan," paparnya.

Pengaturan mata uang digital atau cryptocurrency seperti Libra di Indonesia sebenarnya diatur oleh 3 lembaga. Pertama, dari sisi mata uang diatur oleh Bank Indonesia. Kedua untuk investasi diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketiga, OJK bertindak sebagai pengawas lembaga pelaksananya.

"Jadi posisi OJK mohon dipahami, kami tidak mengawasi mata uangnya tetapi kami mengawasi lembaga keuangannya yang menggunakan mata uangnya tersebut. Kami akan terus melakukan kajian, kita harus mempresentasikan Libra ini ke dewan komisioner," tandasnya.