Sri Mulyani: RAPBN 2020 Untuk Dukung Program Janji Kampanye

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keungan Sri Mulyani mengatakan akan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Anggaran tersebut untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sri Mulyani juga menjelaskan rancangan tersebut untuk menampung visi-misi dan juga janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Juga untuk menampung visi-misi Presiden terpilih dan juga prioitas dan juga janji kampanye. Di APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Kemudian pihaknya juga akan mendesain nota keungan terkait pertumbuhan pajak diupayakan cukup tinggi namun tetap realistis. Di mana kata dia, untuk PPh dan PPn akan didesain berdasarkan pertembuhan ekonomi lima tahun terkahir.

"Tentu kita juga masih akan proses untuk membahas UU perpajakan yang nanti pengaruhnya terhadap tarif dan penerimaan negara mungkin baru dirasakan pada 2020 atau awal 2021," lanjut Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemenkeu keluarkan PMK No. 04 Tahun 2019 yang mengatur sanksi denda para eksportir bandel.

2 dari 3 halaman

Sesuaikan Tarif Cukai

Sri Mulyani Letakkan Batu Pertama Pembangunan Indonesia Financial Center — Menkeu Sri Mulyani memberi sambutan saat seremonial pembangunan Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (2/4). Gedung Indonesia Financial Center diperuntukkan bagi OJK dan Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pihaknya kata dia nantinya akan menyesuaikan tarif cukai. Maupun untuk tambahan barang kena cukai baru seperti plastik yang bisa meningkatkan dari sisi penerimaan. Tetapi kata dia bisa diandalkan mengendalikan konsumsi.

"Kita berharap pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari presiden waktu itu," ungkap Sri Mulyani.

Adapun beberapa pos yang sudah direncanakan sesuai dengan janji presiden untuk lima tahun kedepan. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang akan ditambah jumlah beasiswa baru dengan jumlah 380 siswa akan ditambah menjadi 400.000 siswa pada empat tahun ke depan.

"Dengan demikian ada empat kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah," ungkap Sri Mulyani.

Kemudian, pihaknya juga akan mendesain Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Yaitu 1 juta orang pelamar kerja melalui pelantikan digital dan 1 juta orang pelamar kerja melalui pelatihan reguler.

"Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," ungkap Sri Mulyani.

Lalu, kartu Sembako juga akan dimasukan dalam rancangan tersebut. Dia menjelaskan jumlah rumah tangga akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020. Sementara kata dia dari sisi pra kerja, sembako maupun kuliah sudah disampaikan Jokowi.

"Sementara dari sisi itu pra kerja, sembako maupun kuliah yang menjadi prioritas bapak presiden yang sudah disampaikan bapak presiden selama itu. Mungkin itu yang paling bisa saya sampaikan," kata Sri Mulyani.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Sri Mulyani Siap Penuhi Janji Jokowi Soal Penurunan Pajak Perusahaan

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan yang saat ini berada pada besaran 25 persen.

Menurutnya, ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang.

"Untuk lima tahun ke depan sesuai arahan Bapak Presiden tentu beberapa yang sifatnya headline yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dan juga janji yang disampaikan bapak presiden, aspirasi dari dunia usaha dan janji bapak presiden," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Terkait penurunan pajak, Sri Mulyani mengatakan, saat sedang masuk dalam tahap kajian rancangan undang-undang (RUU). RUU tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha dan masyarakat.

"Pertama, penurunan tarif. Kita sedang membuat RUU-nya dan nanti kita akan konsultasi dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan kita harapkan akan bisa disampaikan Presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif ruu perpajakan," jelasnya.