PLN: Listrik di Kalimantan Siap Tunjang Kehadiran Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru dalam waktu dekat ini. Pulau Kalimantan digadang-gadang sebagai tempat dimana pusat pemerintahan baru bakal berpijak, setelah dua kawasan yakni Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dikunjungi Jokowi beberapa waktu lalu.

Lantas, apakah kesiapan pasokan listrik di Tanah Borneo sudah mampu menopang kehadiran ibukota baru?

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Machnizon Masri mengungkapkan, sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan bakal sudah tersambung atau interkoneksi secara keseluruhan pada 2028 mendatang.

"Mau di mana aja (ibukota ditempatkan) sebenarnya sama saja, karena sebenarnya Kalimantan secara sistem itu, seperti di Kalimantan Selatan-Timur-Tengah itu sudah satu sistem," jelas dia di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Senin (15/7/2019).

Adapun berdasarkan Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Regional Kalimantan RUPTL 2019-2028, jaringan listrik akan tersebar mulai dari Nunukan di ujung timur hingga ke Sambas di ujung barat.

Dalam kurun waktu tersebut, total rencana pengembangan pembangkit di Kalimantan ialah sebesar 4.324,8 MW. Selain pembangkit, PLN juga memperluas transmisi dengan target 10.232 KMS dan mengembangkan gardu induk hingga 3.600 MVA sampai 2028.

Berdasarkan info ketenagalistrikan Direktorat Bisnis Regional Kalimantan PLN, rasio elektrifikasi PLN di wilayah tersebut telah meningkat dari 85,1 persen di 2017 menjadi 90 persen pada 2018.

Hal tersebut turut berimbas terhadap jumlah desa berlistrik PLN, yang bertambah 175 desa menjadi 5.436 desa sejak 2017. Sedangkan 16 persen dari listrik yang digunakan berasal dari energi terbarukan.

Lebih lanjut, Machnizon memperkirakan, kebutuhan listrik pada saat awal ibu kota baru terbentuk mungkin tidak terlalu besar, sekitar 1.000-1.500 MW. Sebab, kondisi ibu kota baru pada masa awal disebutnya tidak akan langsung sepadat Jakarta yang dipenuhi oleh gedung perkantoran sampai pusat perbelanjaan.

"Mengacu ke Putrajaya (ibu kota Malaysia yang dipindahkan dari Kuala Lumpur), itu cuman punya satu mal. Mungkin 500 MW cukup menurut saya. Kalau misalnya nanti kita tahu kebutuhannya sekian, mulainya kan 2024, kan bertahap. Kita bisa saja di RUPTL kalau itu dibaca sampai 2029, kita akan membangun (tambahan pasokan) di Kalimantan 4.000 MW lagi," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi meninjau calon lokasi ibu kota baru di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi menilai lokasi ini pas karena diapit dua bandara dan pelabuhan hingga biaya pemindahan akan lebih hemat.

2 dari 4 halaman

Ibu Kota Baru Tak Gunakan Wilayah Hutan Lindung

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru — Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?" di Jakarta, Senin (13/5/2019). Presiden Joko Widodo ingin ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa, terutama Kalimantan dan Sulawesi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa tidak akan menganggu area hutan lindung. Sebab, lahan yang akan digunakan sebagai pusat pemerintahan baru ini pun bebas dari segalanya.

"(Ibu kota baru) tidak akan mengurangi luas hutan lindung," dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8/2019).

Salah satu lokasi yang dinilai tepat menjadi ibu kota baru adalah area lahan Bukit Soeharto. Lokasi tersebut dinilai tepat, sebab selain tidak ada pemukiman banyak yang sudah tidak seperti hutan lagi di kawasan tersebut.

"Sehingga Presiden bilang harus revitalisasi hutannya," imbuhnya.

Di samping itu, Bambang mengatakan adanya ibu kota baru tidak akan mengganggu masyarakat adat setempat. "Tidak akan ganggu adat. Kita kembangkan lahan kosong jadi tidak menganggu yang sudah ada masyarakatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tidak masalah apabila daerah Kalimantan menjadi ibu kota baru. Asalkan, lahan yang digunakan nantinya harus tetap berdasarkan instrumen yang dituangkan di dalam regulasi perhutanan.

"Kalau KLHK sih yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota negara itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan," katanya.

3 dari 4 halaman

Ibu Kota Baru Bakal Gunakan Jaringan Gas

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah belum memutuskan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Bambang juga menyatakan, pemerintah sangat serius dalam upaya pemindahan Ibu Kota Jakarta di luar Jawa. Pemindahaan ini, kata dia, sudah melalui konsep dan perencanaan matang yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah.

"Kita tidak ingin nantinya ibu kota baru seperti banyak kota di Indonesia yang umumnya tidak direncanakan baik," katanya.

Bambang mengatakan di Indonesia sendiri saat ini banyak kota-kota kecil yang berkembang dengan besar namun perencaannya tidak begitu baik. Oleh karenanya, melalui ibu kota baru ini pihaknya menginginkan agar terkonsep dengan baik dan matang.

"Kita ingin ideal diterapkan di ibu kota baru. Dipikirkan lebih awal, infrastruktur disiapkan," imbuhnya.

Melalui ibu kota baru nanti, Bambang juga berharap semua persoalan-persoalan kecil yang selama ini terjadi di kota-kota kecil tidak terjadi disana. Seperti misalnya penggunaan tabung gas.

"Di ibu kota tidak ada lagi LPG. Orang masak dengan jaringan gas kota yang dibangun lebih awal. Tidak seperti saat ini banyak bergantung karena tidak ada jaringan gas kota," katanya.

Kemudian, persoalan air. Nantinya ibu kota baru tidak lagi ada rumah-rumah dengan sumur air. Semua meski sudah tersambung dengan jaringan perusahaan daerah air minum (PDAM). "Sehingga water supplay tidak jadi masalah dan bisa menikmati air berkualitas tanpa merusak lingkungan," imbuhnya.

Mengenai polusi yang terjadi seperti di Jakarta, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep green city. "Kalimantan yang lebih dekat dengan forest city dan energinya harus terbarukan. clean dan renewable energy," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Pindahkan Ibu Kota, RI Bakal Belajar dari Brasil

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengakui rencana pemindahan ibu kota Jakarta bukan lah sesuatu yang baru. Sebab, rencana ini sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelummya.

Bambang mengatakan sejak era Presiden Soekarno dan Soeharto rencana pemindahan ibu kotasudah dicanangkan. Namun karena banyak pertimbangan dan hal lainnya rencana ini tidak juga terealisasikan.

"Meskipun wacana sudah diangkat sejak presiden Soekarno 1947 Soeharto 1980-an tapi pada kesempatan ini, Presiden Jokowi ingin tidak berhenti di wacana tapi pindah konkrit," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8).

Bambang mengatakan pemerintah sendiri saat ini tengah belajar dari beberapa negara yang sukses memindahkan lokasi ibu kotanya, salah satunya yakni Brasil . Menurutnya, banyak yang mengira kalau ibu kota Brasil adalah Rio de Janeiro. Padahal, ibu kota ini sudah resmi dipindahkan sejak 1960 ke Brasilia.

"Kita berbahagia sekali bisa belajar dari negara yang mempunyai banyak kesamaan meskipun wilayahnya jauh seperti Brasil," katanya.

Bambang menyebut meski banyak negara-negara lain yang berhasil pindahkan ibu kotanya seperti Pakistan, Nigeria, Australia, dan Malaysia, namun Brasil lah yang punya kemiripan dengan Indonesia.

"Kita sama-sama negara G20, juga secara ekonomi negera berkembang dan berpotensi nantinya masuk top 10 ekonomi dengan PDB terbesar. Wilayahnya besar. Bedanya satu, Brasil sifatnya continent dan kita kepulauan," katanya.