Ekonom UI: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tak Bereskan Masalah Ekonomi

Oleh Tommy Kurnia pada 14 Jul 2019, 13:40 WIB
Jokowi-Prabowo makan siang di pusat perbelanjaan FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto di stasiun MRT mendapat sambutan positif di media sosial dan dunia usaha. Namun, ekonom menilai pertemuan mereka hanya solusi jangka pendek di bidang ekonomi.

Pakar ekonomi Fithra Faisal dari Universitas Indonesia (UI) memandang pertemuan Jokowi dan Prabowo sebagai gimmick politik jangka pendek. Kehadiran sentimen positif terhadap rupiah pun diprediksi hanya berlangsung beberapa bulan saja.

"Untuk membalikan sentimen positif seperti rupiah, ya itu jangka pendek, tak akan terlalu banyak berpengaruh di jangka menengah dan panjang. Bulan-bulan ini kita akan ada sentimen cukup positif, tetapi saya merasa butuh effort yang luar biasa karena ini gimmick politik saja. Harus ada realisasi di lapangan," ujar Fithra kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Fithra menyebut ada masalah fundamental ekonomi yang tak akan selesai lewat pertemuan Jokowi dan Prabowo. Contohnya adalah masalah naiknya impor yang menyebabkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

Meski pertemuan Jokowi dan Prabowo memberikan semangat ke pasar, masalah CAD belum tentu dapat selesai mengingat kinerja industri yang sedang menurun dan mengurangi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Belum lagi adanya bermacam masalah ekonomi yang menumpuk.

"Sebenarnya banyak sekali masalah yang harus dibenahi terutama terkait CAD, kinerja industri, produktivitas, SDM, dan lain-lain, belum lagi ditambah dengan tekanan dari segi global," ujarnya.

Fithra pun berharap akan ada follow up dari pertemuan Jokowi dan Prabowo. Salah satunya seperti memilih menteri ekonomi yang berkemampuan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

2 of 4

Pengusaha Ingin Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu

Keakraban Jokowi dan Prabowo Saat Bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus
Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Prabowo mengatakan masyarakat tidak boleh lagi berseteru sebab Pilpres sudah lewat. (Liputan6.com/JohanTallo)

Pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beserta Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus seolah memberi kesejukan tersendiri di tengah panasnya tensi politik pasca masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Aksi tersebut juga menguatkan adanya wacana rekonsiliasi tim Jokowi-Prabowo dengan kehadiran partai-partai pendukung Prabowo seperti PAN, Gerindra hingga PKS dalam kabinet kerja periode 2019-2024.

Menanggapi kemungkinan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani tak mempermasalahkan bila ajakan rekonsiliasi ini nyata terjadi, bahkan hal itu akan lebih bagus. Dia juga menyatakan, kubu pengusaha akan berperan sebagai stakeholder yang memantau kinerja kabinet baru selama 5 tahun mendatang.

"Enggak masalah juga. Kita (asosiasi pengusaha) masuknya stakeholders. Kita akan pantau dan iringi pemerintahan baru nanti selama 5 tahun ke depan," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu kemarin. 

"Yang penting sekarang kabinet bekerja dan masyarakat mengawal," dia menambahkan.

3 of 4

Kepastian Bisnis

UKM Online Berpengaruh Besar Bagi e-Commerce Indonesia
Ilustrasi e-Commerce (tumblr.com)

Adapun hal yang menjadi sorotannya yakni aksi dari kubu pendukung yang berjibaku memenangkan Prabowo meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan hasil resmi yang menyatakan Jokowi sebagai pemenang.

"Saya tahu Prabowo memang nasionalis garis keras, dan enggak masalah. Orang-orang di luar itu seperti pendukungnya yang kemudian ngotot bilang Prabowo sebagai pemenang," tutur dia.

Namun begitu, ia kembali meyakini adanya pertemuan Jokowi-Prabowo hari ini bakal meredakan tensi politik yang belakangan memanas, sehingga bisa memberi kepastian bagi pelaku usaha di Tanah Air.

"Pasti (lebih mereda). Bukan tidak mungkin pihak oposisi seperti Gerindra juga bakal diajak bergabung (masuk kabinet oleh Jokowi)," tukas Hariyadi.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓