PLN: PLTU Bukan Sumber Polusi Udara

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia saat ini adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 45/MENLH/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Indeks standar pencemar udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan, yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu, didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks standar pencemar udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi.

Data indeks standar pencemar udara diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantauan kualitas udara ambien otomatis. Sedangkan parameter indeks standar pencemar udara meliputi partikulat (PM10); karbondioksida (CO); sulfur dioksida (SO2); nitrogen dioksida (NO2); serta ozon (O3).

Adapun perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yakni berdasar Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997.

Organisasi lingkungan non-pemerintah (NGO) Greenpeace mengkritik Pemprov DKI Jakarta terkait ketiadaan data inventarisasi emisi udara di wilayahnya. Hal ini berakibat tingginya polusi Jakarta.

Menurut Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu, data inventarisasi emisi udara sangat dibutuhkan guna menjadi basis data dalam menanggulangi bencana polutanudara di Jakarta.

Bondan menyampaikan, di tahun 2012, ada kajian mengenai inventarisasi emisi udara yang dipublikasikan ulang oleh Inisatif Bersihkan Udara Koalisi Sementara (Ibukota) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Maret lalu.

Dalam data tersebut, kata Bondan, transportasi merupakan penyumbang utama emisi udara di Jakarta. Sektor transportasi tersebut termasuk kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat udara.

"Data 2012 menunjukkan 46 persen kontribusinya transportasi. Kemudian 28 persen industri. Kemudian ada juga open waste burning lima persen. Artinya itu sebagai dasar, oke penyebabnya itu, kemudian kebijakan apa yang diambil untuk menurunkan itu ke depannya," kata Bondan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Bondan menyayangkan ketiadaan data-data seperti itu di tahun-tahun setelahnya. Sejak 2012 hingga 2018 data inventarisasi emisi itu tidak ada.

Baru pada 2019, kata Bondan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data mengenai sumber terbesar polutan udara di Jakarta, yakni dari sektor transportasi yang mencapai 70 persen.

Itu pun hanya dari transportasi saja yang disebutkan. Sedangkan sisanya yang mencapai 30 persen tidak dituliskan dalam siaran pers KLHK bernomor SP. 101/HUMAS/PP/HMS.3/3/2019 itu.

"Lucunya di tahun 2019 kemarin, KLHK ngakuin bahwa ternyata transportasi menyumbang 70 persen. Artinya meningkatkan dong jauh," kata Bondan.

Bondan menyarankan supaya kajian mengenai inventarisasi emisi itu dilakukan secara berkala. Dan tak kalah penting, hasil riset itu bisa diakses oleh publik supaya publik bisa terlibat mengawasi.

"(Kalau seperti itu) Artinya kan langsung kita bisa tarik nih kebijakannya apa yang diambil dan menurunkan (emisi) apa," katanya.

"Kita tidak akan selesai berdebat kalau baseline datanya gak ada. Sumber datanya dari mana," Bondan menambahkan.