Pembangunan 10 Bali Baru Terhambat, Menko Luhut Geram

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan empat kawasan pariwisata super prioritas. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan 10 Bali Baru alias destinasi prioritas. Dari sepuluh 10 Bali Baru tersebut ada 4 destinasi yang disebut super prioritas yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, terdapat beberapa poin yang dibahas dalam dalam rakor. Poin utama yang dibahas yakni seputar hambatan percepatan pembangunan empat destinasi wisata tersebut.

"Tadi banyak permasalahan yang sifatnya birokratis harus dibereskan. Supaya make sure jangan mundur-mundur," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (10/7).

Masalah pertama yang dibahas terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Dia menjelaskan pengembangan kawasan wisata membutuhkan tambahan lahan.

Penambahan lahan untuk pengembangan kawasan wisata, lanjut Triawan, akan menyasar kawasan hutan yang berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena itu perlu pembahasan lebih lanjut dengan KLHK terkait pembebasan lahan tersebut.

"Ya antar kelembagaan. Misalnya diperlukan lahan, yang punya KLHK, kan setiap lahan yang digunakan harus ada penggantinya kan. Nah itu mungkin tidak ada diskresi dari Menteri bahwa lahan hutan bisa diubah penggunaannya sehingga tidak perlu ada penggantian. Tapi itu masih masih dibicarakan," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah menyiapkan 10 destinasi wisata atau 10 Bali Baru untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

2 dari 4 halaman

Masalah Anggaran

Jadi Bali Baru, Destinasi Wisata Kepulauan Seribu Semakin Nyaman dan Rapi — Sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau “Bali Baru”, Kepulauan Seribu kini semakin nyaman dan rapi.

Masalah berikut yang juga menghambat percepatan pembangunan yakni ketersediaan dana. "Nah itu anggaran, kalah belom dianggarkan tahun ini, bagaimana? Kan tidak bisa," ujarnya.

Selain itu, belum adanya master plan pengembangan kawasan wisata juga menjadi hambatan. Master plan kawasan wisata seharusnya dibuat oleh otoritas pengelola kawasan untuk kemudian diajukan kepada Kementerian Pariwisata.

"Terus masalah masterplan. Investor akan masuk kalau masterplan sudah ada dan mereka akan masuk kalau status tanah sudah beres," ungkapnya.

Masing-masing badan otoritas. Kan udah ada badan otorita masing-masing. Mereka laporan ke Kemenpar. Kalau Kemenpar belum anggarkan ya tidak bisa," lanjut dia.

Karena itu, kata dia, pertemuan antara stakeholder terkait, harus lebih intens agar dapat ditemukan opsi-opsi guna mengatasi berbagai persoalan tersebut.

"Harus ada lagi. Pak Luhut sudah gemas," tandas dia.

3 dari 4 halaman

Pemerintah Percepat Pembangunan 4 Destinasi Wisata Indonesia

Foto udara yang diambil 4 April 2019 ini menunjukkan Danau Toba dari kawasan Sigapitan, Sumatera Utara. Danau terbesar di Asia Tenggara yang dikelilingi tujuh kabupaten di Sumatera Utara tersebut luasnya hampir dua kali ukuran Negara Singapura. (GOH CHAI HIN / AFP)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitanmenggelar rapat koordinasi (rakor) terkait dengan percepatan pembangunan sektor pariwisataIndonesia di Kantornya, Jakarta. Hadir dalam rapat ini, yaitu Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ditemui usai rapat, Menko Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar empat prioritas destinasi bali baru segera dipercepat pembangunannya. Mulai dari sumber daya manusianya (SDM), masalah kebersihan, kerajinan, hingga upaya-upaya dalam melakukan promosi wisata tersebut.

"Tadi Presiden minta supaya 4 destinasi itu dipercepat prosesnya itu Danau Toba, Borobudur Mandalika, dan Labuan Bajo," katanya saat ditemui di Kantornya.

Sejauh ini, Menko Luhut mengatakan progres dari pembangunan dan pengembangan 4 wilayah destinasi bali baru tersebut sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa yang mesti diperbaiki agar tiga tahun yang akan datang dapat menarik wisatawan asing masuk.

"Jadi sekarang itu kita semua pengen percepat dan bagus. Tadi saya ajak Ibu Mari Elka Pangestu karena beliau mantan Menteri Pariwisata, apa yang dibuat dia dulu ternyata lengkap sekali, tinggal kita lengkapi dengan Pak Menteri Pariwisata (Arief Yahya) kita duduk gimana," jelasnya.

"Dengan beberapa temen-temen menteri kita sudah ketemu gambarannya ketemu masalahnya tinggal nanti kita rapat tanggal 10, kita bedah lagi," sambungnya.

4 dari 4 halaman

Pemerintah Targetkan 20 Juta Kunjungan Wisman

63 Paket Wisata saat IMF-World Bank Meeting — Turis menikmati permainan Parasailing di pantai Nusa Dua Bali, Rabu (10/10). Penyelenggaraan IMF - Bank Dunia Bali 2018 diharapkan dapat memberi imbas lebih baik di Indonesia khususnya sektor pariwisata. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi-JK menargetkan sebanyak 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahu ini. Namun, terpenting kata Menko Luhut adalah bukan dari jumlahnya saja, akan tetapi bagaimana kualitas pariwisata yang ditampilkan di Indonesia. "Sekarang bukan hanya jumlah saja, tapi kualitas," imbuhnya.

Di sisi lain, hal yang perlu didorong dalam menarik kunjungan wisatawan asing adalah bagaimana melakukan promosi secara digital. Sebab, ada beberapa kawasan yang masih tidak terekam kemunculanya di mesin pencarian atau google.

"Tadi kita cek kemunculan contoh Danau Toba itu orang tidak bisa dapet google dengan baik. Apasih yang bisa disiapkan di sana, misalnya di mana tempat selfie yang bagus sederhana gitu, kemudian mana saja sih tujuan wisata di Danau Toba itu belum tergambarkan dari apa yang kita google di lapangan," katanya.