Ibu Kota Baru Bakal Minim Tindak Kriminal

Oleh Liputan6.com pada 10 Jul 2019, 15:30 WIB
Diperbarui 11 Jul 2019, 17:15 WIB
Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa ibu kota baru dirancang bukan untuk dijadikan sebagai kota sepi. Akan tetapi bakal ada sekitar 1,5 juta penduduk terdiri dari unsur pemerintahan, TNI dan Polri.

"Saya tidak mungkin desain kota sepi pakai uang banyak. Saya desain kota 1,5 juta penduduk. Apakah itu sepi? desainnya segitu, mungkin tercapai dalam 10 tahun. Tapi kita tidak ciptakan Jakarta kedua," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8/2019).

Ibu kota baru ini juga dirancang supaya bisa ramah untuk ditinggali. Sehingga, tak banyak menimbulkan permasalahan di kota seperti kriminal.

"Karena kita tidak ingin kota terlalu besar yang timbulkan permasalahan kota itu sendiri. Misal melbourne, tidak sepi tapi memang menyenangkan untuk ditinggali," tuturnya.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, nantinya Jakarta tetap akan ramai setelah ibu kotaresmi dipindah. Sebab Jakarta masih tetap menjadi salah satu pusat bisnis di Indonesia.

"Jakarta tetap jadi pusat dagang, ekonomi, bisnis. Lihat Washington DC dan New York," pungkas dia.

2 of 3

Pemerintah Indonesia Sosialisasikan Pemindahan Ibu Kota di London

Menteri Bambang Bahas Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru
Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?" di Jakarta, Senin (13/5/2019). Presiden Joko Widodo ingin ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa, terutama Kalimantan dan Sulawesi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan rencana pemindahan ibu kota di London, Inggris. Ini ia sampaikan ketika bertemu perwakilan firma global seperti HSBC, ARUP, KPMG, Linklaters, dan Asia House.

Di depan para perencana, desainer, insinyur, arsitek, dan konsultan teknik, Menteri Bambang pun mengungkit dampak positif pemindahan ibu kota. Tujuannya adalah demi mewujudkan Indonesia-sentris. 

"Rencana pemindahan Ibu Kota Negara juga menjadi fokus pembangunan kami ke depan, dengan harapan pemindahan tersebut dapat tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan Indonesia-sentris dan mendorong pemerataan," ujar Menteri Bambang dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2019).

Masalah investasi infrastruktur di Indonesia juga menjadi bahasan utama dalam pertemuan agar menjadi pendorong ekonomi dan mengantar Indonesia menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada tahun 2045 mendatang.

Menurut Asian Development Bank (ADB), total investasi yang dibutuhkan Asia adalah USD 1,34 triliun untuk periode 2016-2013. Indonesia merupakan salah satu dari 25 negara yang paling butuh investasi infrastruktur.

Selain pemindahan ibu kota, kondisi lain yang disorot di Indonesia adalah kebutuhan infrastruktur atau infrastructure gap (selisih infrastruktur) sebesar Rp 20,25 triliun pada periode 2005-2015. Investasi infrasttukrtur pun digencarkan agar kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan sanitasi bisa mencapai 100 persen pada tahun 2024.

"Untuk itu, pemerintah terus mendorong investasi infrastruktur agar semakin tumbuh, terutama melalui skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," ujar Menteri Bambang.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓