Naikkan Gaji TNI, Sri Mulyani Kaji Keuangan Negara

Oleh Liputan6.com pada 08 Jul 2019, 20:24 WIB
Rapat Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan mengkaji permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun depan. Kenaikan tersebut akan disesuaikan dengan keuangan negara.

"Seperti disampaikan dalam sidang kabinet merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik. Jadi nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik," ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan tidak hanya TNI, pihaknya juga akan menaikkan gaji Polri dan seluruh birokrasi jika keuangan negara memungkinkan. "Saya akan berikhitiar terus dalam meningkatkan profesianlisme, tidak hanya tni. Seperti TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya, meminta pemerintah menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 2020. Usulan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020, dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja.

"Panja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, melalui kenaikan gaji pokok," ujar Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Kenaikan gaji TNI diperlukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Selain kenaikan gaji, DPR juga meminta pemerintah menyediakan rumah layak bagi TNI. "Dan memenuhi pemenuhan perumahan yang layak bagi TNI," jelas Hadi.

 

2 of 3

Tingkatkan Kualitas Belanja

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, politisi partai Demokrat tersebut juga meminta kegiatan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian, kesejahteraan dan mendorong penghematan fiskal melalui aspek aparatur, aspek efisiensi kualitas dan kredibilitas belanja program prioritas dan agenda strategis.

"Kedua, belanja pemeirntah pusat 2020 difokuskan agar efisien, produktif dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas fundemental perekonomian dan antsispasi ketidakpastian," jelasnya.

Dia juga merinci, fokus belanja pemerintah tahun depan harus mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermula, mampi mengakselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial, menciptakan birokrasi yang efisien dan melayani serta mempu mengantisipasi ketidakpastian.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.comMerdeka.com

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓