Beroperasi 31 Tahun, Begini Kondisi PLTA Cirata

PT PLN (Persero) akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan Tarif Tenaga Listrik (TTL). 

Plt. Executive Vice President Corporate Communication & CSR Dwi Suryo Abdullah mengatakan, sebagai perusahaan penyedia listrik negara, pasokan listrik kepada masyarakat menjadi prioritas utama PLN.

Selain kehandalan sistem, sisi ekonomi juga sangat diperhatikan, hal ini demi ketersediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat yang diwujudkan dalam Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015, bahkan mengalami penurunan dan tetap sejak 1 Januari 2017.

"Hal ini dilakukan untuk mendukung daya saing produk industri dan manufaktur sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dwi, di Jakarta, Rabu (3/7/2019). 

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1, tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI. Penetapan tarif tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Selanjutnya PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengikuti semua regulasi dan ketetapan yang diambil Pemerintah," tuturnya.

Penetapan Tarif Tenaga Listrik yang diatur oleh Pemerintah, dikenal dengan Tarif Adjusment (TA) baik untuk golongan tarif nonsubsidi maupun subsidi dihitung berdasarkan tiga hal, yaitu kurs dolar AS, inflasi dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Dalam menentukan tarif, pemerintah sangat memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga dimungkinkan hingga akhir tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif.

"Dalam upaya turut serta berkontribusi dalam penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar US$, maka mari kita menggunakan produk dalam negeri sehingga kurs Rupiah menguat yang nantinya akan mampu mendorong tarif listrik untuk turun," pungkas Dwi.

Pembangkit listrik tenaga diesel dan gas (PLTDG) Pesanggaran merupakan salah satu pemasok listrik Bali. PLN UID Bali menargetkan pertumbuhan kelistrikan mencapai 6 persen pada tahun 2019.

Pembangkit berkapasitas 334 megawatt ini dikelola PT Indonesia Power, yang merupakan anak usaha PLN. Pada tahun 2018 lalu PLTDG Pesanggaran berhasil memperoleh PROPER Emas dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Indonesia Power memperoleh PROPER Emas karena mengedepankan aspek continuous improvement dan inovasi dalam segala hal sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Program unggulan CSR PLTDG Pesanggaran menjadi salah satu upaya terbaik dalam peraihan penghargaan tersebut. Program unggulan CSR Indonesia Power adalah program TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) yang memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah sampah menjadi “pellet” yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor untuk memasak. Bahkan saat ini pelet sudah mulai dimanfaatkan untuk campuran batubara low rank sebagai energi primer pembangkit listrik.

Selain dimanfaatkan untuk pembangkit di Bali, sejumlah pelet saat ini juga telah dikirim ke PLTU Jerangjang Lombok, sebagai upaya untuk memanfaatkan sampah sebagai campuran batubara pada PLTU Jeranjang sehingga bisa menurunkan BPP disamping mampu pengatasi permasalahan sampah berapapun volumenya di Kabupaten Klungkung.

PLN menargetkan penggunaan pelet untuk campuran batu bara di PLTU Jeranjang bisa mencapai 5 persen dari kebutuhan total batubara PLTU. Penggunaan pelet diakui lebih murah dibandingkan batu bara. Sebagai gambaran, harga batu bara per kg mencapai Rp 700. Sedangkan untuk harga pelet hanya Rp 300 per kg.

"Saat ini masih dalam tahapan uji coba. Sasarannya tidak hanya sekadar hemat, tujuannya adalah PLN bisa mengatasi permasalahan sampah yang saat ini menjadi masalah utama di masing-masing daerah, dan membuka lapangan kerja," ungkap Plt. Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Dwi Suryo Abdullah.