Sri Mulyani Akui 2018 Jadi Tahun Penuh Tantangan

Oleh Liputan6.com pada 04 Jul 2019, 17:03 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2018 menjadi tahun yang sulit dilalui oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Sebab, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China turut mengganggu nilai tukar Rupiah sepanjang 208.

Sri Mulyani menyampaikan akibat gejolak tersebut Rupiah sempat terdepresiasi hingga posisi Rp 15.200 per USD. Hingga akhirnya stabilitas nilai tukar Rupiah dapat dijaga pada kisaran Rp14.247 per USD atau terdepresiasi sekitar 6,9 persen jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilal tukar Rupiah tahun 2017 sebesar Rp13.384 per USD

"Pertama tahun 2018 bukan tahun yang mudah bagi kita semua, kita melihat sisi gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga kemudian diikuti outflow," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Kendati begitu, realisasi belanja negara pada 2018 mampu menyumbang sebesar Rp2.213,1 triliun atau 99,7 persen dari APBN 2018. Realisasi belanja negara tersebut meningkat Rp205,8 triliun atau 10,2 persen dibandingkan dengan realisasi 2017. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Lemerintah Pusat sebesar Rp1.455,3 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp757,8 triliun.

"Hal-hal cukup baik dari penerimaan negara kombinasi dari peetumbuhan ekonomi, namun adanya perubahan nilai tukar dan harga minyak lebih tinggi dari asumsi," katanya.

 

2 of 4

Lifting Minyak

Sah, Jokowi Teken Aturan THR dan Gaji ke-13 PNS
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberi keterangan terkait THR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5). THR dan gaji ke-13 juga diberikan kepada para pensiunan, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama tahun 2018 tercatat mencapai 778 ribu barel per hari atau 97,2 persen dari target APBN. Sementara, rata-rata realisasi lifting gas bumi tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari atau 95,4 persen dari target APBN.

"Capaian lifting migas tahun 2018 tersebut Iebih rendah dari target, terutama disebabkan kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 of 4

Di Depan Anggota DPR, Sri Mulyani Pamer Capaian Ekonomi Indonesia di 2018

Rapat Kerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Di hadapan anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menurutnya, pelaksanaan APBN 2018 menunjukan capain yang cukup baik, di mana perekonomian Indonesia mencapai 5,17 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,07 persen. "Pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tersebut turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif. Indikasi tersebut tercemin dengan tingkat inflasi 2018 yang terjaga di angka 3,13 persen atau di bawah target inflasi ditetapkan pemerintah yakni 3,50 persen.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan listrik yang berxampak pada terjaganya daya beli masyarakat," ungkap Sri Mulyani.

Di sisi lain, eskalasi ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China sepanjang 2018 lalu merupakan isu yang mengemuka dan berdampak pada perekomomian Indonesia. Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu meminimalisir dampak risiko global tersebut.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓