Tingkatkan Mutu Produk Ikan, KKP Luncurkan Program Smart Fish

Nilanto menyampaikan, program Smart-Fish telah membantu mewujudkan pengembangan sektor perikanan nasional terutama untuk tiga rantai nilai komoditas, rumput laut, pangasius, dan P&L Tuna.

"Sebagai contoh, untuk rantai nilai pangasius, program ini telah memperkenalkan metode budidaya baru yang telah meningkatkan efisiensi, kualitas, dan warna daging yang lebih baik, serta peningkatan produksi. Branding One-by-One untuk P&L tuna juga telah mempromosikan perikanan pole and line Indonesia sebagai perikanan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memiliki praktik penangkapan ikan yang lebih baik," ujar dia di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Sementara itu, Duta Besar Swiss, Kurt Kunz mengatakan dengan hasil yang memuaskan dari program sebelumnya, pemerintah Swiss berkomitmen melanjutkan dukungannya pada program lanjutan Smart-Fish ini.

"Swiss adalah mitra strategis program Smart-Fish. Kami sangat mengapresiasi dukungan kuat yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Smart-Fish telah memberikan hasil dan pencapaian yang memuaskan dan akan dilanjutkan untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia," tandas dia.

Sebelumnya, Bank Dunia mengungkapkan pentingnya ekonomi maritim bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan berkelanjutan.

Laut bisa memberi kontribusi lebih besar bagi ekonomi melalui pendapatan yang lebih tinggi dari pariwisata dan perikanan jika dikelola dengan lebih baik. 

Dalam laporan 'Indonesia Economic Quarterly edisi Juni 2019' Bank Dunia menyampaikan sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat strategi pengembangan potensi maritim yang sudah berjalan saat ini.

Lead Economist World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander mengatakan, meskipun ada banyak pilihan kebijakan untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial perikanan, diperlukan tiga kategori reformasi luas.

Pertama dan paling mendasar adalah penyelesaian pola pengelolaan perikanan Indonesia. Baik melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan yang sudah ada atau melalui struktur alternatif. 

"Hal ini membutuhkan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif disatukan pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, memperjelas peran dan tanggung jawab, dan meningkatkan koordinasi. Ini termasuk mengoordinasikan Rencana Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management Plans/FMPs) di seluruh yurisdiksi, dan memastikan bahwa FMPs mencerminkan rekomendasi ilmiah," kata dia, di Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Indonesia, pun harus berinvestasi dalam penelitian, pemantauan, dan pelaporan perikanan. Hal ini untuk memberikan informasi yang lebih baik, misalnya terkait batas panen.

Indonesia juga dapat membangun kapasitas penelitian perikanan yang kuat untuk mengembangkan penilaian stok yang lebih spesifik untuk area dan spesies yang spesifik. 

"Serta menarik alternatif bentuk-bentuk pengumpulan informasi perikanan sangat cocok untuk mengatasi tantangan pengumpulan data lintas negara dan daerah pesisir yang terpencil," ujar dia.

Tak hanya itu, peningkatan pemantauan, kontrol, dan pengawasan (MCS) diperlukan. Hal ini guna mendukung keberhasilan Indonesia dalam menangani IUU (ilegal, unreported, unregulated) fishing.

"Manajemen perikanan yang ditingkatkan akan melengkapi investasi yang sudah berjalan. Ini termasuk penyediaan insentif untuk penguatan rantai pasokan, pengembangan sistem keterlacakan elektronik baru dan investasi dalam infrastruktur pelabuhan publik," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Bank Dunia, antara tahun 2013 dan 2017, Indonesia memanen rata-rata 6,1 juta metrik ton ikan laut setiap tahun, nomor dua setelah China.

Perikanan tangkap laut dan akuakultur bersama-sama mempekerjakan sekitar 7 juta orang Indonesia, mewakili sumber pekerjaan yang penting untuk populasi pesisir Indonesia. 

Indonesia dianggap sebagai negara dengan ketergantungan ikan kedelapan terbesar di dunia, ikan berkontribusi 52 persen dari semua protein hewani di Indonesia. Angka ini jauh di atas rata-rata global yang sebesar 16 persen. 

Pada 2018, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari USD 26,9 miliar pada perekonomian nasional, atau sekitar 2,6 persen dari PDB, proporsi yang lebih besar daripada negara-negara regional, termasuk Cina (1,4 persen), Filipina (1,5 persen), Malaysia (1,1 persen), dan Thailand (0,67 persen). 

Perikanan juga berkontribusi terhadap pendapatan ekspor yang bernilai sekitar USD 4,1 miliar (2,4 persen dari total ekspor Indonesia) pada 2017, memasok sekitar 2,6 persen dari pasar global.