Banyak Aduan, Kemenhub Evaluasi Tol Laut

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 03 Jul 2019, 18:46 WIB
Diperbarui 03 Jul 2019, 18:46 WIB
20161025-Tol-Laut-IA6
Perbesar
Petugas berjaga didekat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). Tol Laut tersebut bertujuan menekan disparitas harga di Natuna. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi penyelenggaraan Tol Laut Januari - Juni Tahun 2019.

Evaluasi dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan Tol Laut yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program Tol Laut agar dapat berjalan lebih baik, dan saya minta seluruh stakeholder di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Evaluasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut, keterlambatan dikarenakan Kapal Feeder Kandaga V yang melayani rute Moa – Larat – Kisar – Moa mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan.

Namun demikian, pada Selasa (2/7) kemarin, dilaporkan Kapal Feeder Kandaga V sudah selesai diperbaiki dan telah melakukan beroperasi kembali.

 

2 dari 4 halaman

Siapkan Kapal Pengganti

(Foto: Dok Kementerian Perhubungan)
Perbesar
Pengiriman perdana tiga ton beras yang diangkut kapal Tol Laut yaitu KM Logistik Nusantara II (Foto: Dok Kementerian Perhubungan)

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub Budi telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten.

“Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,”ujar Menhub Budi.

Menhub mengatakan, pihaknya sangat memperhatikan suara dan kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut baik untuk tol laut maupun perintis sehingga Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Pedalaman).

“Untuk itu kami secara tegas akan menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3TP menjadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan,” jelas Menhub.

 

3 dari 4 halaman

Terapkan Pengawasan Berbasis IT

20161025-Tol-Laut-IA4
Perbesar
Petugas bersiaga sebelum keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengantaran logistik melalui Tol Laut, Menhub Budi mengatakan akan mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut Menhub mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang melaporkan secara langsung maupun tertulis terkait permasalahan Tol Laut di lapangan. Karena dengan hal tersebut, Pemerintah dapat mengetahui permasalahan secara langsung sehingga menjadi cepat teratasi.

“Saya berterimakasih kepada media dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan perhatiannya kepada kebijakan pemerintah. Hal ini sangat membantu kami untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat setiap program kebijakan pemerintah,” tandas Menhub Budi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait