Sri Mulyani Ajak Anak Buah Pakai Teknologi dengan Bijak

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di komplek kantornya, Sabtu, 1 Juni 2019.

Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (AS) atau disebut PNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai agen persatuan dan kesatuan.

"Saya ingin kita menghayati makna persatuan dan kesatuan tidak hanya diucap apalagi pada saat upacara bendera saja," katanya di tempat upacara, Gedung Dhanapala, Jakarta.

Dia menegaskan, semangat menjaga persatuan dan kesatuan harus menjadi sikap hidup segenap ASN Kemenkeu. Sebab Indonesia, lanjut dia, merupakan rumah bersama yang harus dirawat dan dijaga.

"Saya ingin Anda sekalian menjaga nama institusi di mana pun kita berada, baik dalam bersikap, dalam kita berbuat, dalam kita berucap. Kita punya peran penting sebagai perekat bangsa. Indonesia adalah rumah kita sendiri maka kita harus bersama-sama menjaganya," tegas Ani, sapaan akrabnya.

Dengan demikian, segenap PNS akan betul-betul mendayagunakan kemampuan dan potensi diri untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Bukan malah sibuk dengan isu-isu yang membuat keruh kehidupan berbangsa dan bertanah air.

"Bangsa ini dilahirkan dengan tujuan yang besar dan kita tidak boleh menghabiskan energi hanya karena perbedaan, suku, agama, bahasa, etnisitas tidak boleh jadi alasan untuk memecah belah kita," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di lingkungan BKN mematuhi ketentuan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Pegawai yang tidak mengikuti upacara padahal tidak berstatus cuti (mangkir) akan mendapatkan sanksi.

‎Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan‎ mengatakan, kewajiban untuk ikut upacara Hari Lahir Pancasila bagi PNS BKN sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 01 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Upacara Bendera memperingati Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 2019 di Lingkungan BKN. 

Menurut dia, pegawai BKN yang mangkir, akan dipotong tunjangan kinerjanya sebesar 2 persen. Hal tersebut belum termasuk apabila atasan melakukan teguran lisan atau tertulis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

"Atasan dapat langsung memberikan hukuman disiplin sesuai alasan yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan Pasal 13 butir 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut," ujar dia di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.