PNS Diminta Tak Ikut Demo 22 Mei

Pengamanan Kantor Bawaslu — Personil kepolisian bersiaga di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Pengamanan tersebut dilakukan untuk aksi 22 Mei atau setelah penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta tidak terpengaruh adanya aksi 22 Mei yang sedang berlangsung. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan PNS agar tetap mengikuti konstitusi ketimbang demo.

"Himbauan kami adalah biar sajalah. Kan pakai mekanisme konstitusional sudah ada. Untuk apa menyatakan kehendak lewat demo. Sementara PNS dilarang menunjukan preferensi politiknya," jelas Kepala Biro Humas BKN M Ridwan kepada Liputan6.com, Rabu (22/5/2019).

Ridwan menjelaskan, PNS tidak boleh menunjukkan preferensi politik di publik, baik itu lewat demo, atau media sosial. Preferensi itu berlaku baik ke presiden maupun calon presiden. Mendukung demo 22 Mei pun dilarang.

Melakukan itu sama dengan melanggar asas netralitas. Bila PNS terbukti melanggar, ia terancam terkena sanksi sesuai PP 53 tahun 2010.

Lebih lanjut, Ridwan berkata Capres Prabowo Subianto dan wakilnya sudah berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitutsi (MK) terkait Pilpres. Langkah itu dinilai sudah sesuai konstitusi sehingga tidak perlu ada lagi demo.

"Pak Prabowo, Pak Sandi kan katanya akan melakukan gugatan ke MK. Ya sudah. Itu konstitusi. Biarkan saja itu berjalan, dan tidak perlu ikutan demo," ujar Ridwan.

PNS pada hari ini pun tetap masuk seperti biasa meski ada perusahaan swasta yang libur. Namun, mereka diminta untuk terus mengikuti informasi dan arahan dari aparat keamanan

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Polisi menutup akses lalu lintas dari jalan S Parman menuju ke KS Tubun, Jakarta Barat.

2 dari 3 halaman

Pengguna KRL Diimbau Hindari Stasiun Tanah Abang dan Palmerah

20151229-Commuter-Line-HEL — Rangkaian kereta commuter line saat melintas di dekat Stasiun Universitas Indonesia, Depok, Selasa (29/12/2015). Untuk mengakomodasi penumpang pada malam pergantian tahun, KRL Commuter Line akan beroperasi 24 jam. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

PT Kereta Commuter Indonesia mengimbau para pengguna KRL Commuter Line yang hendak naik dari Stasiun Tanah Abang dan Palmerah maupun bertujuan ke stasiun tersebut untuk dapat mencari alternatif stasiun lain untuk stasiun keberangkatan atau tujuannya.

Hal ini karena kondisi di kedua stasiun tersebut sangat dipadati pengguna, sehubungan penutupan sebagian akses jalan di luar stasiun.

"Untuk pengguna dengan tujuan Stasiun Palmerah dapat menggunakan Stasiun Kebayoran. Sementara pengguna dengan tujuan Stasiun Tanah Abang dapat menggunakan Stasiun Karet, Sudirman, maupun Duri," ujar VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Dia menyatakan, perjalanan KRL hingga saat ini tetap melayani naik turun pengguna di Stasiun Palmerah maupun Stasiun Tanah Abang untuk pengguna yang hendak transit maupun yang hendak berpindah KRL kembali ke arah Stasiun keberangkatan awalnya.

Selain itu, perjalanan KRL secara keseluruhan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya juga hingga saat ini juga masih beroperasi normal.

"PT KCI menghimbau para pengguna untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan keamanan dengan tetap memperhatikan himbauan dari petugas serta tidak memaksakan diri untuk naik dan turun saat KRL maupun stasiun tujuan kondisinya sangat padat," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Bawaslu Tetap Bekerja Usai KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019

Perjuangan TNI-Polri mengamankan KPU 21-22 Mei 2019 (Sumber: Twitter/F_Setiawan03)

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward menyatakan tetap bekerja setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari. Dia menjelaskan para pimpinan Bawaslu kali ini akan menggelar rapat terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu 2019.

"Kita ada rapat terkait dengan beberapa proses penanganan pelanggaran administrasi yang sedang bekerja," kata Fritz ketika dihubungi, Rabu (22/5/2019).

Fritz juga mengimbau kepada masyarakat yang melakukan demo di Bawaslu agar tetap tertib dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Iya (silakan sampaikan). Jadi pada saat proses menyampaikan pendapat tersebut tidak sesuai dengan peraturan UU ataupun membuat orang lain terganggu dan mengganggu hak orang lain maka ada aturan yang mengatur hal tersebut," lanjut Fritz.

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
BKN
Organisasi
BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.
Lihat Selengkapnya
BKN
Demo 22 Mei