Kemensos Siapkan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas Hingga Rp 20 Juta

Tema Debat Tim Sukses Capres/Cawapres — Komunitas Penyandang Disabilitas mengikuti jalannya debat tim sukses Capres/Cawapres di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (28/2). Debat bertema Membangun Indonesia Inklusif Disabilitas 2024. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan modal usaha kepada para penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan vokasional di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD), Cibinong, Bogor. Hal ini untuk mendorong lahirnya wirausaha mandiri di berbagai bidang usaha.

"Semangat di jiwa teman-teman penyandang disabilitas sangat tinggi, semangat untuk maju dan mandiri begitu kuat. Untuk membantu mempersiapkan mereka menjadi mandiri, kami akan memberikan bantuan modal bagi lulusan yang ingin memulai membuka usaha," ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dia mengatakan nantinya bantuan usaha dapat berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, melihat jenis usaha yang dilakukan.

"Upaya ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia," kata dia.

BBRVPD merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Vokasional untuk Penyandang Disabilitas di lingkungan Kemensos. Balai ini bertujuan menjadikan penyandang disabilitas sebagai calon tenaga kerja yang terampil dan profesional serta siap bersaing di dunia kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0.

Kemensos melalui Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PROGRES PD) mengimplementasikan kesiapan Penyandang Disabilitas dengan diberikan intervensi rehabilitasi sosial melalui terapi fisik, mental spritual, psikososial dan penghidupan, serta family support untuk mendukung kemandirian para penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi vokasional.

Saat ini jumlah penerima manfaat di balai sebanyak 120 orang dari berbagai daerah di Indonesia di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Banten, Bengkulu, NTT, Papua, Kalimantan Barat, dll. Jurusan pendidikan vokasional terdiri dari Desain Grafis, Elektronika, Komputer, Otomotif, Pekerjaan Logam dan Penjahitan.

"Selain memberikan modal usaha, kami juga menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra kerja yakni perusahaan, dinas sosial, NGO, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu penempatan kerja bagi penerima manfaat yang sudah lulus dan ingin bekerja," ungkap Agus.

Sejumlah perusahaan yang telah menjalin kerja sama adalah Bank Indonesia, BCA, BRI, Bank Mandiri, Astra, dan lain-lain. Hingga tahun 2019 sebanyak 1.093 alumni menjadi wirausaha, 997 bekerja, dan 17 orang kembali ke keluarga.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi berikan bantuan sosial kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Depok, Jawa Barat.

2 dari 3 halaman

Salurkan Dana PKH untuk Warga NTT, Kemensos: Jangan Dipakai Belanja ke Mal

Antusiasme Warga Depok Terima Bantuan Sosial PKH — Warga menunjukkan KKS saat Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).1000 orang warga Depok, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima pencairan PKH Tahap I 2019.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap I 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap I 2019, yang disalurkan untuk Provinsi NTT senilai Rp 648,1 miliar lebih,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos, Harry Hikmat saat bertatap muka dengan penerima PKH dan BPNT di Kupang, Rabu, (20/2/2019).

Berdasarkan data Kemensos jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tahap I untuk PKH 429.163 KPM dengan dana Rp 648 miliar. Sedangkan BPNT (Rastra) sebanyak 701.552 dengan total dana Rp77,1 miliar, sehingga total dana yang akan disalurkan tahap I mencapai Rp725 miliar lebih.

Namun, jumlah dana yang baru tersalurkan pada tahap I, PKH kepada 376.880 KPM sebesar Rp577 miliar lebuh dan BPNT kepada 455.947 KPM sebesar Rp50,1 miliar lebih, sehingga total penerima dana PKH dan BPNT sebesar Rp648,1 miliar lebih.

Dia berharap dana ini dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat untuk peningkatakan kesejahteraan keluarga.

"Jangan setelah menerima uang itu, lalu mengajak keluarga untuk ke Mall,” tegas dia.

Dia mengatakan upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan di kalangan KPM PKH dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).

3 dari 3 halaman

Kemensos Salurkan Santunan Ahli Waris ke Korban Banjir Sulsel

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita — Menteri Sosial mendampingi Jusuf Kalla dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan pada korban banjir Sulawesi Selatan. Bantuan diberikan dalam bentuk santunan ahli waris, sesuai dengan instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi penanggulangan Bencana Alam Sulsel di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan, kedatangannya bukan sekadar untuk memimpin rapat. "Pertama saya ingin melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu program yang segera adalah membantu korban bencana," kata Jusuf Kalla, Minggu (27/1).

Jusuf Kalla diberikan pada warga terdampak bencana dan santunan untuk ahli waris korban meninggal. Penyaluran bantuan dan pencairan santunan korban meninggal ini diharapkan dapat mengurangi duka mendalam warga terdampak bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di Sulawesi Selatan.

"Oleh karena itu Kemensos akan segera memberikan bantuan dan santunan ahli waris korban meninggal," tuturnya.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut mendampingi wapres dalam kunjungan kerja ini. Dia mengatakan bahwa santunan ahli waris diserahkan bertahap oleh Kementerian Sosial, mengingat proses pendataan masih terus berlangsung.

"Hingga 27 Januari tercatat 68 korban meninggal. Untuk tahap pertama disalurkan sebesar Rp555 juta untuk ahli waris 37 korban meninggal," kata Agus.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024